DPR Pastikan Tak Bahas RUU TPKS Saat Reses

Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, menegaskan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak akan dibahas saat reses. Padahal, pemerintah telah merampungkan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS.

"Jadi kemarin kami mungkin sepakat untuk masa reses ini kita jangan itu lah (bahas RUU TPKS)," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Percepatan penyusunan DIM ini merupakan upaya bersama berbagai pihak. 

“Ini hasil kerja kolektif dan kolaboratif banyak pihak. Proses ke DPR akan melibatkan semua komponen pemerintah untuk mengawal,” kata Jaleswari, dikutip dari siaran pers KSP, Minggu (13/2/2022).

Jaleswari menyebut, total DIM yang telah rampung disusun oleh pemerintah terdiri dari 588 DIM yang terangkum dalam 12 bab 81 pasal. DIM tersebut juga sudah ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (11/2/2022) pagi dan selanjutnya diserahkan kepada DPR.

“Sebenarnya pemerintah mempunyai waktu 2 bulan terhitung setelah menerima RUU TPKS dan naskah akademik dari DPR pada 26 Januari lalu. Namun DIM pemerintah sudah rampung sebelum tenggat waktu tersebut. Ini merupakan terobosan,” kata Jaleswari.

Baca Juga: Sah! DPR Perpanjang Waktu Pembahasan Sejumlah RUU Ini

Ia menjelaskan, pada April tahun lalu Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS. Tim gugus tugas inipun telah melakukan 6 kali konsinyering bersama masyarakat sipil dan akademisi, Kementerian/Lembaga, Mahkamah Agung, Badan Legislasi DPR dll.

Menurutnya, pemerintah dan DPR berada pada frekuensi yang sama karena komunikasi dan diskusi yang dilakukan intens. Upaya ini, kata dia, membantu percepatan penyusunan DIM pemerintah.