Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) Abdul Rasid.
Menurutnya, IKN yang saat ini menjadi program pemerintah pusat bersama dengan DPR di dalamnya adalah bentuk berkah bagi masyarakat Kalimantan Timur secara luas.
"Keputusan Presiden Jokowi menetapkan wilayah Kaltim sebagai IKN menggantikan Jakarta, merupakan anugerah dan angin segar bagi rakyat Kaltim, bisa dikatakan ini di luar dugaan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kukar," kata Rasid kepada wartawan di kantornya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (17/2).
Ia menganggap, pembangunan IKN ini akan berdampak positif bagi lingkungan di Kaltim khususnya Kabupaten Kukar. Salah satunya adalah tentang infrastruktur yang akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Hal ini tentu nanti berdampak positif bagi laju pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim, dan luar Jawa pada umumnya, khususnya di bidang pemerataan pembangunan," ujarnya.
Dijelaskan Rasid, bahwa selama ini, Provinsi Kaltim memberikan kontribusi devisa yang cukup besar bagi pendapatan nasional. Akan tetapi apa yang dirasakan oleh rakyat di pelosok Kaltim dalam memperoleh pemerataan pembangunan, ternyata masih jauh sekali di bandingkan dengan pembangunan di Jawa.
Maka, dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah sangat tepat, khususnya di dalam mengatasi persoalan pemerataan pembangunan, khususnya di Pulau Kalimantan itu.
"Maka bisa dikatakan keputusan Presiden Jokowi menetapkan wilayah Kukar dan PPU sebagai IKN, merupakan keputusan yang arif dan sangat bijaksana. Mudah-mudahan penetapan IKN menjadi semangat baru bagi rakyat Kaltim untuk berperan serta dalam pembangunan IKN di daerah ini," lanjutnyanya.
Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.
