Komisi IX DPR RI Soroti Aturan Baru JHT: Jangankan DPR, Buruh Saja Belum Diajak Bicara, Kenapa?

Komisi IX DPR RI Soroti Aturan Baru JHT: Jangankan DPR, Buruh Saja Belum Diajak Bicara, Kenapa? Kredit Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa DPR RI khususnya Komisi IX sebagai mitra Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak membahas secara khusus Permen Nomor 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

"Kita tidak pernah membahas secara khusus terkait dengan rencana akan mengeluarkan Permenaker yang bunyinya itu spesifik yaitu JHT hanya boleh diambil pada usia 56 tahun," ujar Saleh ketika menjadi narasumber dalam acara Quo Vadis JHT yang disiarkan melalui kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (18/2/2022).

Baca Juga: Aturan Baru JHT Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 dan Bikin Resah, Menaker Disomasi

Saleh bahkan mendapatkan informasi bahwa belum ada komunikasi tri parteid antara buruh, pemerintah dan pekerja dalam perumusan Permen tersebut.

Padalah, menurut Saleh, kebijakan yang menyangkut pengupahan, kesejahteraan buruh, biasanya harus dilakukan melalui tri partied terlebih dahulu yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja.

"Oleh karena itu, jangankan DPR, para pekerja yang harusnya masuk dalam three parteid itupun menurut pengakuan mereka belum masuk dalam pembicaraan," katanya.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover