Aturan Pencairan JHT Dinilai Otoriter, Demokrat: Harus Dicabut!

Aturan Pencairan JHT Dinilai Otoriter, Demokrat: Harus Dicabut! Kredit Foto: Viva

Penolakan keras FPD atas Permenaker Nomor 2 tahun 2022 menunjukkan sikap konsisten Partai Demokrat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebelumnya, FPD bersuara keras terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker), khususnya klaster ketenagakerjaan. Bahkan Fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono ini walkout saat pengesahan UU Ciptaker di Paripurna DPR.

Baca Juga: Yang Ngomong Presiden Loh! Penghujat Khalid Basalamah Dijamin Mingkem Dengar Ini, Dua Menteri Ini Bisa Terpojok!

"Kali ini pun sama. FPD menilai, para pekerja, buruh khususnya adalah pihak paling dirugikan dengan Permenaker yang antara lain mengatur soal pengambilan JHT ini. Kami tegas, sikap kami sama, kami akan berdiri bersama rakyat saat menghadapi aturan atau kebijakan yang tidak logis seperti ini," kata Aliyah.

Lihat Sumber Artikel di Viva Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Viva.

Tampilkan Semua
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini