Jokowi Minta Revisi Aturan JHT, Rocky Gerung Sindir: Berarti Dia Nggak Pernah Baca Apa yang Ditandatangani, Mesti Malu!

Jokowi Minta Revisi Aturan JHT, Rocky Gerung Sindir: Berarti Dia Nggak Pernah Baca Apa yang Ditandatangani, Mesti Malu! Kredit Foto: Akurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah merevisi Permen Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT).

Dia meminta agar aturan pencairan JHT dapat disederhanakan atau dipermudah.

“Bapak presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disedekahkan, dipermudah agar JHT bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin, (21/2/2022).

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana Jokowi menandatangani sebuah kebijakan baru selama ini. Dia menduga banyak kebaikan yang tidak diperhatikan lalu ditandatangani.

“Berarti dia nggak pernah baca apa yang ditandatangani. Kan dia mesti malu masa dia merevisi sesuatu yang dia setujui,” ujarnya, Rabu, (23/2/2022).

Rocky Gerung mengatakan, pesoalan revisi Permenaker itu akibat kemampuan berfikir dari Presiden. Dia kemudian memberi sindiran bahwa negara memiliki kepada tapi kepala tak ada isinya.

“Jadi soal kemampuan berfikir sebetulnya. Di mana negara ada kepala, tapi kepala tidak ada isinya,” kata Rocky Gerung.

Baca Juga: Geger! Usai Haramkan Wayang, Kini Ustaz Khalid Basalamah Sebut Pajak Negara Haram Juga, Begini Alasannya

Baca Juga: Jadi Saksi Meringankan untuk Munarman, Ketua Relawan JoMan: Kami Punya Bukti, Semua Opini Bahwa Dia Teroris!

Baca Juga: Soal Wayang Mirip Khalid Basalamah, Gus Miftah: Oke Fine! Saya Minta Maaf Atas Kegaduhan yang Terjadi, Bukan Karena...

Rocky Gerung mengatakan, Menaker Ida Fauziyah juga mestinya malu. Sebab Permenaker dimaksud telah disetujui Jokowi, tapi kemudian diresvisi. 

“Mestinya ibu menteri malu dong,dia sudah disetujui, kemudian direvisi. Nanti dia berfikir lagi apa yang mau direvisi tuh, bukankah sudah disetujui itu. Jadi yang musti direvisi itu adalah persetujuan presiden. Kan begitu logikanya,” paparnya.

Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover