Pakar Hukum dan Masyarakat, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Mohammad Jamin menkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyamakannya dengan masa Orde Baru.
Kata dia, tingkat demokrasi pemerintahan Presiden Jokowi tak lebih baik dari masa Orde Baru. Hal ini karena kebijakan yang dikeluarkan belakangan ini terkesan seperti tangan besi.
“Bahkan bisa jadi orang mengatakan lebih parah dari masa orde baru sesungguhnya. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan pembangunan, dalam konteks, tanda kutip, diskriminasi dalam menangani kasus kelompok tertentu," kata Jamin.
"Itu yang sering kali dinilai para ahli bahwa tingkat demokrasi kita sekarang tidak lebih baik dari masa Orde Baru,” sambungnya.
Ia menyoroti kebijakan Presiden Jokowi yang tuai kontroversi, seperti peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Baca Juga: Didesak Copot Menag Yaqut, Pak Jokowi... Tidak Ada Alasan Kuat Mempertahankannya
Kemudian, soal kewajiban lampiran keanggotaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ingin melakukan sejumlah transaksi masyarakat mulai dari ibadah, jual beli tanah, hingga mengurusi Surat Izin Mengemudi (SIM).
Menurutnya, aturan pemerintahan Presiden Jokowi cenderung meresahkan masyarakat. Sebab, dinilai tak sensitif pada kondisi masyarakat di tengah pandemi.
“Kalau saya melihat, BPJS ini hak apa kewajiban sih? Kalau hak ya orang boleh menggunakan boleh enggak seharusnya. Kalau menjadi syarat untuk jual beli dan ibadah, ya BPJS ini sudah bukan lagi hak masyarakat, tapi kewajiban. Kalau hak masyarakat malah dibatasi, atau dieliminasi, karena syarat BPJS ini ya sama saja ini politik diktator,” ujarnya.
