Fadli Zon Luruskan Pendapat Humas Pemprov DIY Lantaran Sebut Sultan Jadi Menhan pada 1 Maret 1949

Polemik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara terus berlanjut. Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada (24/2/2022), itu menimbulkan masalah baru ketika akun Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menulis saat terjadi Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949, Sultan Hamengku Buwono IX berstatus sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Sejarawan, budayawan, sekaligus politikus Fadli Zon pun menganggap, pernyataan akun Twitter @humas_jogja ngawur. Pasalnya, saat SU 1 Maret 1949 yang menjabat menhan adalah Syafruddin Prawiranegara yang merangkap ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI).

"Keliru @humas_jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbg Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sudah berakhir dengan penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI," kata Fadli melalui akun Twitter, @fadlizon dikutip di Jakarta, Ahad (6/3/2022).

Keliru @humas_jogja . Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbg Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sdh berakhir dg penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI. https://t.co/jjkmEeN1Wf

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) March 5, 2022

Fadli merasa perlu meruluskan akun Humas Pemprov DIY yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penggagas SU 1 Maret 1949, lantaran berstatus sebagai Menhan sekaligus raja Yogyakarta. Akun Humas Pemprov DIY juga menyebut, SU 1 Maret 1949 disetujui dan digerakkan oleh Presiden Sukarno dan Wapres M Hatta.

Baca Juga: Nama Soeharto Tak Tercantum di Serangan Umum 1 Maret, Wakil Ketua MPR Sebut Ada, Ini Penjelasannya

Menurut Fadli, Dwi Tunggal saat itu sudah jadi tawanan Belanda. Adapun penguasa de faktor Indonesia sejak 19 Desember 1948 ketika Agresi Militer 2 Belanda, adalah Syafruddin yang memerintah Kabinet Darurat dari pedalawan Sumatra Barat.