Menohok! Soeharto Tak Masuk Keppres 1 Maret, HMS Center: Saya Hanya Mengelus Dada, Hancur Negara Ini

Menohok! Soeharto Tak Masuk Keppres 1 Maret, HMS Center: Saya Hanya Mengelus Dada, Hancur Negara Ini Kredit Foto: Istimewa

Naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara mendapatkan kecaman yang hingga kini belum juga mereda.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho sangat menyayangkan naskah akademik Keppres tersebut sangat kental dengan nuansa memutarbalikkan sejarah. Sebab, hal ini sangat mencederai martabat sejarawan nasional.

“Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis begini. Rusak negara kita kalau intelektual kampus, sejarawan, main-main politik. Hancur negara ini,” kata Hardjuno saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Seperti diketahui, Keppres Nomor 2 tahun 2022, yang memuat tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 24 Februari 2022 itu.

Namun, Keppres Nomor 2 tahun 2022 menuai polemik karena tidak menyebut nama Soeharto sebagai tokoh sentral di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Padahal, Soeharto yang kala itu berpangkat Letkol memiliki peran yang sangat besar saat peristiwa tersebut.

Baca Juga: Gegara Daftar Penceramah Radikal, Refly Harun Nyeletuk: Pastilah Ini yang Suka Kritik Pemerintah!

Baca Juga: Salahkan Masyarakat yang Timbun Minyak Goreng, Nicho Silalahi Ngegas: Mendag Begonya Kebangetan, Buat Malu Pak Jokowi!

Hardjuno melihat naskah akademik ini jauh dari nuansa intelektual. Bahkan, Keppres itu, menurutnya sangat kental dengan nuansa 'menjilat' pemerintahan Jokowi.

"Di sisi lain, Keppres ini justru jahat sekali pada mantan Presiden Jenderal Besar Soeharto. Padahal, peran Soeharto dalam sejarah perjalanan bangsa ini sangat besar sekali," jelasnya.

"Bahkan di tangan Soeharto, Indonesia terbebaskan dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi," lanjutnya.Tetapi anehnya, tegas Hardjuno, tidak satu pun jasa Presiden Soeharto yang dibanggakan dan justru yang dikampanyekan seolah-olah penuh kejahatan.

"Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat Pak Harto. Jangan lupakan itu," tuturnya.

Lebih lanjut Hardjuno menuturkan, naskah akademik tersebut tidak berkualitas. Apalagi, hasil kajian akademisnya berisikan politik.

Menurut Hardjuno, kebijakan tidak bisa ditulis sebagai naskah akademik sebuah keputusan presiden. Kebijakan selalu memunculkan banyak pandangan tergantung cara pandangnya.

Baca Juga: Geger, Tukang Cendol Ngaku Dibayar Rp 200 Ribu Dukung Jokowi 3 Periode, Said Didu: Rakyat Kecil Pun Kau Rusak!

Baca Juga: Viral Ratusan Daftar Penceramah Radikal, Sebut Nama UAS Hingga Felix Siauw, Ini Penjelasan Kemenag

"Dan semestinya para penyusun naskah akademik yang berasal dari universitas terkemuka Indonesia, UGM, tahu mengenai hal itu," tuturnya.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover