Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan pengurangan masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo justru dikhawatirkan bisa menjadi angin segar bagi pejabat yang pengin korupsi.
"Pemotongan hukuman oleh Mahkamah Agung ini dikhawatirkan menjadi multivitamin sekaligus penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi," ujar Kurnia saat dihubungi, dikutip dari JPNN.com, Jumat (11/3/2022).
Baca Juga: Hukuman Edhy Prabowo Disunat Gegara Kinerja Baik, PSI: Mengada-ada!
Sebab, pejabat yang berniat melakukan tindak pidana korupsi bisa melihat secara langsung bahwa putusan lembaga kehakiman jarang memberikan efek jera.
Kurnia juga menjelaskan korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak viktimisasi yang luas dan perbuatan yang dikutuk masyarakat.
"Tentu dengan dasar ini, masyarakat sangat mudah untuk melihat betapa absurdnya putusan kasasi MA terhadap Edhy," ujar Kurnia Ramadhana.
Baca Juga: MA Korting Hukuman Edhy Prabowo, KPK Buka Suara, Begini Katanya...
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Edhy dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun dengan pertimbangan politikus Gerindra itu bekerja dengan baik saat menjadi menteri.
Saat menjabat, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016.
Serta menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020.
Baca Juga: Hukuman Edhy Prabowo Disunat? Absurd! Dia Memanfaatkan Jabatannya...
Perbuatan tersebut dinilai hakim bertujuan untuk memanfaatkan benih lobster demi kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan nelayan.
Meski begitu, Edhy Prabowo terbukti menerima duit panas senilai USD 77 ribu dan Rp 24,6 miliar dari pengusaha dalam kasus suap ekspor benih lobster.
Lihat Sumber Artikel di GenPI Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan GenPI.
