Jokowi Nggak Mau Jadi Presiden Lagi, Orang Demokrat: Kita Dukung

Jokowi Nggak Mau Jadi Presiden Lagi, Orang Demokrat: Kita Dukung Kredit Foto: Instagram/Jokowi

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan sekaligus politisi Demokrat mengaku mendukung penuh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menurut dia sikap tersebut terus disampaikan oleh Jokowi dalam banyak kesempatan. Dengan penolakan itu, Syarief Hasan melihat presiden secara tegas membela demokrasi.

Baca Juga: Bikin Ferdinand Ngomel-Ngomel Aja, Tokoh Tionghoa Ngerongrong Jokowi Urusi Rumah Rocky, Eh Dikatain

 "Kita sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan komitmen presiden kita yang konsisten membela demokrasi. Selaku Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat saya berulang kali menyatakan persetujuan dengan sikap Presiden Jokowi tersebut," ungkap Syarief. Rabu (15/9/2021).

Politisi senior Partai Demokrat itu menambahkan komitmen membela demokrasi itu akan jauh lebih dikenang bilamana Jokowi juga mengambil inisiatif untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi putra/putri terbaik bangsa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 

Hal ini, kata dia, bisa dilakukan dengan menghilangkan batasan pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang bagi calon pemimpin terbaik untuk berkontestasi secara politik. 

“Jika Presiden Jokowi mengambil inisiatif politik menghilangkan batasan demokrasi ini, dengan mengeluarkan Perppu adalah terobosan politik yang sangat bijaksana dan tepat," ungkapnya. 

"Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra/puteri terbaik bangsa, dan memberikan banyak alternative kepada rakyat untuk memilih dan menjadi pemimpin bangsa berikutnya,” sambungnya. 

Baca Juga: PAN Merapat ke Jokowi, Loyalis Rizieq Shihab: Kita Bakal Jaga Jarak

Penerbitan Perppu itu sejalan dengan amanat Pasal 6A UUD 1945 yang pada pokoknya menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

UUD 1945 tidak mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. 

Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan sejatinya dihilangkan. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold sesuai dengan konstitusi UUD 45 dan amanat reformasi. 

Baca Juga: Heboh Poster Moeldoko: 20 Tahun Demokrat Sekarat di bawah Kepemimpinan Cikeas

“Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal. Karena itu, jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang mencabut aturan presidential threshod, Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya serta mengembalikan kuasa dan hak rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya,” tutup Syarief.

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

Terkait

Terpopuler

Terkini