Mabes Polri angkat suara terkait petugas Densus 88 yang menembak mati tersangka dugaan tindak pidana terorisme di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Penembakan terhadap teroris bernama Sunardi, yang diketahui berprofesi sebagai dokter, mendapat sorotan warganet yang menyayangkan keputusan aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan.
“Prinsipnya, penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh petugas di lapangan,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (11/3/2022).
Dia menjelaskan petugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 dibekali kewenangan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sesuai situasi di lapangan. “Apabila membahayakan maka dapat dilakukan tindakan untuk melumpuhkan,” ujar Dedi.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu juga menekankan bahwa personel kepolisian bertugas sesuai dengan aturan dan perundangan yang ada, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian.
“Serta secara universal petugas polisi di dunia melakukan hal tersebut,” ujarnya. Namun, Dedi juga menegaskan, apabila dalam upaya penegakan hukum terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian maka pihaknya akan menindak tegas.
Baca Juga: Miris, Ternyata Dokter yang Ditembak Mati Densus 88 Buka Pengobatan Gratis
“Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, anggota propam akan menindak,” tegasnya.
Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan JPNN.com.
