Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi adalah bagian daripada demokrasi.
"Ada wacana-wacana (penundaan pemilu dan perpanjang jabatan) macam-macam di publik, itu kan, bagian dari demokrasi," ujar Luhut seperti dikutip Populis.id dari Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
Baca Juga: Luhut Jadi Menteri Paling Tajir, Jumlah Kekayaannya Bikin Melongo
Lebih lanjut, dia mengatakan, wacana tersebut terealisasi atau tidaknya tergantung pada perwakilan Partai Politik (Parpol).
"Soal mungkin atau tidaknya (penundaan pemilu) kan itu nanti DPR dan MPR juga yang menentukan," ujarnya.
Dia pun menegaskan bahwa wacana penundaan pemilu ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Jokowi Diduga Gunakan Isu Reshuffle Kabinet untuk Lancarkan Penundaan Pemilu 2024
Pasalnya, kata Luhut, Presiden sudah jelas sikapnya untuk menaati konstitusi.
"Pak Jokowi itu apa urusannya? Dia sudah sebutkan bahwa taat konstitusi, udah jelas itu. Konstitusinya saat ini dua periode, beliau taat dua periode," jelasnya.
Namun, menurutnya, apabila rakyat berkehendak pemilu ditunda dan DPR serta MPR memprosesnya dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Jokowi tentu akan mengikuti keputusan tersebut.
Baca Juga: Ngotot Minta Pemilu Ditunda, PKB Dorong MPR Amendemen UUD
"Bila MPR bilang karena kondisi darurat, yaudah kita tunda dulu deh (pemilu) sehari atau setahun atau dua tahun atau tiga tahun, ya itukan sah-sah saja," tutur mantan Jenderal TNI ini.
Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini sejumlah Parpol secara terang-terangan mengusulkan penundaan pemilu 2024 setahun atau dua tahun lagi.
Mereka yang mengusulkan di antaranya, Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Airlangga Hartarto (Golkar).
Baca Juga: Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Ketua DPD: Saya Rasa Sikap...
Mereka beralasan pemilu 2024 mesti ditunda karena kondisi pandemi dan Indonesia sedang masa pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyatakan dirinya akan tunduk dan patuh pada konstitusi.
Namun, ia juga mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu adalah bagian daripada demokrasi.
Baca Juga: Dengar Nih! Enggak Benar Opung Luhut Dalang di Balik Usulan Penundaan Pemilu 2024
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (4/3/2022).
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," tutur mantan Gubernur Jakarta ini.
"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tambahnya.
