Wacana penundaan pemilu dan faktor ekor jas terhadap Pemilu Legislatif menyebabkan polarisasi perkembangan politik di Indonesia belakangan ini. Melihat hal ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad mengatakan, tahapan Pemilu 14 Februari 2024 dimulai tanggal 1 Agustus 2022 dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju capres. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
"Maka ini akan merugikan kandidat dan partainya," ujar M2 sapaan akrabnya didepan ratusan para relawan Laskar Ganjar – Puan saat menghadiri Rapat Kerja Cabang DPC Laskar Ganjar - Puan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Minggu (13/3).
Baca Juga: Diduga Usul Tunda Pemilu, Rizal Ramli Sebut Luhut Ngetes Megawati
M2 menjelaskan, jika mencermati pergerakan partai oposisi Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi) total 104 kursi. Artinya, belum cukup tiket untuk mengusung (115 kursi president threshold) dan butuh 1 partai menarik dari koalisi Pemerintah.
"Nampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Jokowi dan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Ganjar Pranowo," paparnya.
Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, tentu partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parlement threshold 4 persen.
"Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parlement threshold," jelasnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPD Bilang Amendemen UUD Dibutuhkan, Tapi Pasca Pemilu 2024...
Sedangkan Ketua Umum partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos Parlement Threshold 4 persen.
Disebutkan M2, membaca data hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 8-10 Februari 2022 yang dirilis pada 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8 persen, partisipasi pemilih terpotret lewat survey SMRC 79,9 persen, sedangkan yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi 20,1 persen.
Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.
