Menag Yaqut Ganti Logo Halal MUI, Orang Golkar Bilang Begini, Bahas Tulisan Arab, Simak!

Menag Yaqut Ganti Logo Halal MUI, Orang Golkar Bilang Begini, Bahas Tulisan Arab,  Simak! Kredit Foto: Kemenag.go.id

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan logo halal baru. Logo teranyar ini akan berlaku secara nasional dan wajib ada di kemasan produk sebagai tanda kehalalan produk.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, tak ada masalah dengan logo halal yang baru diluncurkan BPJK Kemenag. Sebab, penerbitan logo halal itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ace tidak mempermasalahkan soal interpretasi logo halal yang dimaknai secara berbeda-beda.

Baca Juga: Menag Yaqut Bikin Logo Halal Baru Mirip Wayang, Felix Siauw Angkat Bicara: Berani-beraninya Mereka….

“Yang terpenting tulisan Arab itu mengandung kata halal dan sudah terkandung dalam tulisan Arab yang bermakna itu,” kata politikus Golkar ini.

Dalam logo halal yang baru, kata Ace, jenis tulisannya menggunakan kaligrafi Arab yang termasuk dalam kategori khat kufi. Logo ini juga mengadaptasi kearifan lokal yang dimiliki budaya bangsa Indonesia, karena dibuat mirip dengan wayang.

Bagi orang yang terbiasa membaca huruf Arab dengan berbagai jenisnya, kata Ace, tentu akan mudah untuk membacanya bahwa itu huruf Arab yang artinya halal. “Tapi bagi yang tak terbiasa membaca Arab, pasti masih teramat asing,” ujarnya.

Makanya, Ace meminta Pemerintah melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak kebingungan dan lebih teredukasi mengenai logo halal yang baru tersebut. Masyarakat bisa tahu mana produk yang memiliki sertifikat halal yang diakui pemerintah.

Sementara, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, logo halal terbaru berlaku efektif mulai 1 Maret 2022. Sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha yang memiliki produk bersertifikat halal sebelum beroperasinya BPJPH, lanjutnya, boleh menghabiskan stok kemasan terlebih dahulu.

“Setelah stok kemasan habis, pengusaha harus segera menyesuaikan pencantuman label halal sesuai Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022,” ujar Aqil dalam keterangan tertulis, kemarin.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover