Temui 2 Presiden Buruh, Ida Fauziyah Bahas Revisi Aturan JHT

Temui 2 Presiden Buruh, Ida Fauziyah Bahas Revisi Aturan JHT Kredit Foto: Viva

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan dua presiden buruh di kantornya, Jakarta, Rabu (16/3/2022). Keduanya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Pertemuan tersebut membahas masalah ketenagakerjaan, khususnya mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 terkait Jaminan Hari Tua (JHT).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, sikap KSPSI sangat tegas menolak Permenaker Nomor 2. Sebab beleid itu dinilai sangat memberatkan buruh.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Kebut Revisi Aturan JHT, Targetkan Selesai Sebelum Bulan Mei 2022

"Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan saat ini sedang disempurnakan revisi Permenaker, dengan kembali ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dengan menambah poin-poin positif," ujar Andi Gani.

Andi Gani memastikan buruh tidak anti dialog dengan pemerintah. "Kami sudah baca soal revisi Permenaker dan menilai ini sudah ada titik temu. Bagus nanti untuk disosialisasikan segera," tuturnya.

Andi Gani dan Said Iqbal menyambut baik respons Pemerintah atas tuntutan buruh dan mau mendengar aspirasi.

Baca Juga: Revisi Aturan JHT Bisa Diambil Kapan Saja, Menaker yang Tadinya Dibenci Kini Kembali Disayang Buruh

Sementara Said Iqbal mengatakan, pertemuan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak anti kritik. "Jadi akal-akalan dan ada yang kurang kemarin sudah jelas. Revisi mengembalikan aturan lama ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 sangat diapresiasi," pujinya.

Menaker Ida Fauziyah menargetkan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 akan rampung sebelum Mei. "Meskipun Mei batas akhirnya tapi kami akan berusaha sebelum Mei sudah selesai," kata Ida.

Menteri asal PKB itu menjelaskan, revisi harus rampung sebelum Mei lantaran jika tidak, maka Permenaker 2 Tahun 2022 akan berlaku secara efektif pada 4 Mei 2022. "Jadi harus selesai sebelum Mei 2022," tuturnya.

Baca Juga: Soroti Kebijakan JHT, Hotman Ingatkan Menaker Kasus Asabri dan Jiwasraya: Hati-Hati, Itu Uang Buruh!

Ida menjamin, setelah Permenaker direvisi, maka JHT bisa cair tanpa harus menunggu usia 56 tahun. Hal itu diputuskan setelah menyerap aspirasi dari perwakilan serikat buruh.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 kita akan revisi. Tadi isi revisinya adalah mengembalikan ketentuan tentang klaim JHT sebagaimana Permenaker 19 Tahun 2015, ditambah dengan kemudahan baru dalam klaim JHT. Jadi ini edisi penyempurnaan," tandas Ida.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover