Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut menyoroti polemik kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung usai.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bertanggung jawab atas langkanya minyak goreng, apalagi ada tudingan dimainkan oleh mafia atau kartel.
"Rakyat itu yang Anda (DPR) wakili. Seharusnya Anda yang paling bertanggung jawab," ujarnya dikutip Populis.id melalui akun twitternya, Kamis (17/3/2022) malam.
Dia mengatakan, DPR seharusnya tidak membiarkan pemerintah--dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag)--untuk menyerah melawan mafia minyak goreng.
"DPR seharusnya tidak membiarkan pemerintah kalah karena kalahnya pemerintah yang susah rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menuding ada mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.
Menurut dia, Kemendag tidak mampu melawan mafia itu sendirian, ia membutuhkan bantuan dari pihak lain.
Baca Juga: DPR Ngaku Akan Terus Monitor Kelangkaan Minyak Goreng
"Pelajaran yang kami dapat di sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ujar Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku kecewa karena pemerintah kalah dengan pengusaha dalam menangani kelangkaan minyak goreng.
Baca Juga: Soal Dugaan Penipuan, Doni Salmanan Disemprot Susi Pudjiastuti: Menari dalam Kerugian Orang Lain
Andre mengingatkan harusnya pemerintah berpihak ke rakyat dan mendengarkan kemauan rakyat. Yaitu minyak goreng dengan harga murah dan pasokan terjamin.
"Saya melihat dengan adanya Permendag Nomer 11 tahun 2022 yang Bapak umumkan beberapa hari lalu, saya berpendapat pemerintah kalah dengan pengusaha. Terus terang saya kecewa sekali dengan pemerintah," kata Andre.
