Pengamat Sebut Ada Kekuatan Oligarki di Balik Wacana Penundaan Pemilu

Pengamat Sebut Ada Kekuatan Oligarki di Balik Wacana Penundaan Pemilu Kredit Foto: Antara/Reno Esnir

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai ada upaya dari kekuatan oligarki di balik isu penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut, kata Adib Miftahul, terlihat dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerahkan keputusan penundaan pemilu ke MPR RI.

"Saya kira pernyataan Pak Luhut ini, makin menggulirkan wacana itu. Memang ada upaya dari kekuatan politik yang bersyahwat tinggi," jelas Adib Miftahul dikutip dari GenPI.co, Senin (21/3/2022).

Baca Juga: Haris Azhar Minta Jelaskan Big Data Penundaan Pemilu! Opung Luhut Jangan Bisanya Tersangkakan Orang Saja Dong

Padahal, menurut Adib Miftahul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan bahwa pihak yang ingin dirinya terus menjabat berupaya menjerumuskan.

"Coba diingat pernyataan Pak Jokowi, beliau bilang kalau ada yang mau memperpanjang jabatan berarti menampar mukanya, mencari muka, atau menjerumuskan," ungkap Adib Miftahul.

Oleh sebab itu, Adib Miftahul meminta, Presiden Jokowi harus menyelesaikan polemik tersebut dengan tegas, agar penundaan pemilu tidak perlu dibahas di MPR.

Baca Juga: Jika Dipenjara, Haris Azhar Merasa Terhormat Karena Bongkar Kebobrokan Luhut soal Papua

"Pak Jokowi harusnya bilang, bahwa saat ini pemerintah sedang fokus memperbaiki ekonomi dan akan taat pada konstitusi, agar tidak ada pengubahan UUD," beber Adib Miftahul.

Adib Miftahul juga menduga ada kekuatan okigarki dan deal politik yang menunggangi isu tersebut.

"Ada deal politik yang sangat kental di situ. Sebab, politik kita itu kental sekali dengan transaksional," kata Adib Miftahul.

Baca Juga: Dinilai Perlu Reshuffle Kabinet, Pembantu Jokowi Udah Main Sikut-Sikutan

Seperti diketahui, Luhut Pandjaitan dengan tegas mengatakan Presiden Jokowi akan taat pada konstitusi yang ditetapkan MPR terkait penundaan pemilu.

Menurut dia, isu dan wacana terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan asas demokrasi.

Lihat Sumber Artikel di GenPI Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan GenPI.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover