Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera buka suara terkait wacana Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono yang mewacanakan pembangunan IKN Nusantara lewat skema crowd funding alias urunan masyarakat.
Mardani menilai wacana tersebut menarik karena ada upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN. Namun, sekaligus ia menegaskan bahwa niat tersebut juga aneh karena pelibatan masyarakat soal pendanaan pembangunan proyek negara.
"Pertama idenya menarik, tapi absurd. Menarik karena membuat masyarakat terlibat. Absurd karena ini proyek pemerintah, mestinya pake dana yang negara sediakan atau investasi swasta," katanya saat dikonfirmasi Populis.id pada Rabu (23/03/2022).
Anggota Komisi II DPR RI ini juga menekankan bahwa masalah mekanisme penggalangan dana akan sangat kompleks. Misalnya tentang alokasi dana nantinya seperti apa, kemudian pertanggungjawabannya bagaimana.
"Mesti diperjelas alokasi dana via crowd funding itu seperti apa. Karena kita masyarakat dilibatkan, jangan-jangan konglomerat yang menguasai. Dan semua harus dibuat jelas dan transparan," jelasnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menyebut ide atau gagasan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari masyarakat melalui skema crowd funding sebagai sesuatu yang di luar nalar.
Kata dia, pembangunan IKN seharusnya sesuai skema awal yakni dianggarkan dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
"Crowd funding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta," tegasnya.
Diketahui, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dalam wawancara dengan Tempo, Senin 21 Maret 2022, mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowd funding atau urun dana.
