Takut Posisi PKB di Kabinet Jokowi Digusur PAN, Imin Ketar Ketir, Sampai Ngancam - ngancam Zulkifli Hasan Cs, Astaga!

Takut Posisi PKB di Kabinet Jokowi Digusur PAN, Imin Ketar Ketir, Sampai Ngancam - ngancam Zulkifli Hasan Cs, Astaga! Kredit Foto: Akurat

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Heriyadi menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai ketar ketir jika beberapa menteri dari kader partai ini terdepak ketika Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya.

Hal ini disampaikan Reza merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang baru - baru ini mengeluarkan peringatan keras buat PAN agar tidak perlu mengganggu posisi PKB dalam kabinet Jokowi. 

Baca Juga: Peringatan Imin Buat Zulkifli Hasan Cs Nggak Main-main, Siap-siap Saja Kalau Berani Usik PKB

"Cak Imin sedang memberikan sinyal politik kepada siapapun yang punya kepentingan jika dilakukan reshuffle," kata ade saat dikonfirmasi Populis.id, Jumat (25/3/2022).

Gembar-gembor isu reshuffle menteri santer belakang ini, isu itu kembali mencuat sejak sepekan terakhir. Pada perombakan kabinet kali ini, Jokowi disebut-sebut bakal mengakomodir PAN setelah  partai politik besutan Zulkifli Hasan itu merapat ke barisan parpol pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.

Menurut Reza, ancaman Cak Imin mengkonfirmasi bahwa PKB sangat takut kehilangan jatah di dalam kabinet Jokowi, di sini  PKB kata dia melihat PAN adalah ancaman paling besar. Kehadiran Zulkifli Hasan Cs dikhawatirkan berdampak langsung terhadap posisi PKB.

"PKB memiliki posisi dan kekuatan yang cukup signifikan untuk melindungi dirinya sendiri, sekaligus melakukan kontra balik terhadap kelompok lain yang dianggap mengganggu kepentingan PKB dalam kabinet," ujarnya.

Baca Juga: Astagfirullah! Pendeta Saifuddin Tetap Ngotot Ingin Hapus Ratusan Ayat Alquran: Hei Muslim, Balas! Menteri Agama, NU, Silahkan Balas!

Meski begitu, Ade Reza mengingatkan bahwa sesungguhnya reshuffle maupun evaluasi kinerja merupakan kewenangan dari presiden. Sehingga ada baiknya apabila Cak Imin maupun PKB dapat menghormati hal tersebut.

"Saya kira Cak Imin dan PKB juga harus menghormati itu sebagai suatu otoritas prerogatif dari presiden. End user dari kabinet itu kan presiden, dan tentu pertimbangan-pertimbangan presiden yang akan menentukan," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini