Opung Luhut Bilang Booster Jadi Syarat Salat Tarawih, HNW Langsung Ngegas Sebut Pemerintah Tidak Adil ke Umat Islam

Opung Luhut Bilang Booster Jadi Syarat Salat Tarawih, HNW Langsung Ngegas Sebut Pemerintah Tidak Adil ke Umat Islam Kredit Foto: MPR

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi kebijakan lemerintah yang disampaikan antara lain oleh Menko Marves Luhut Binaar Pandjaitan terkait  persyaratan sudah booster (vaksin ke tiga) agar diperbolehkan salat tarawih di masjid dan mudik Lebaran 2022.

Baca Juga: Orangnya Ibu Mega Desak KPK Periksa Anies Baswedan Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gerindra Pilih Mingkem!

"Semestinya pemerintah berlaku adil terhadap seluruh umat beragama dengan memberlakukan aturan yang serupa, dan tidak berlaku diskriminatif terhadap umat Islam atau yang lainnya," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (25/3).

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid  yang juga Anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan ini menilai pernyataan pejabat-pejabat tinggi negara yang sudah disampaikan jauh hari sebelum bulan Ramadhan soal persyaratan sudah booster, adalah tidak bijak.

Apalagi di saat Covid-19 semakin landai dan pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi, sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100 persen.

Ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu, lanjut HNW, juga dirasakan umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi  umumnya masyarakat yang ingin salat tarawih di masjid maupun mudik Lebaran.

"Sebagai akibat dari berkepanjangannya masalah Covid-19, umat semakin kritis, dan mereka ingat benar, dulu libur nasional Maulid Nabi Muhammad digeser dengan alasan Covid-19, akhirnya umat mengikuti aturan pemerinta. Padahal saat itu sudah melandai, mirip dengan kondisi jelang Ramadan ini," tuturnya.

Hal yang berbeda dengan kegiatan mudik dan hari besar agama lain seperti saat Natal, Imlek, Nyepi, tidak ada penggeseran hari libur nasional. Selain itu juga tidak ada beban dengan wacana dari pemerintah yang meresahkan seperti syarat keharusan booster.

Padahal saat itu, Covid-19 malah lagi  menyebar dengan grafik meningkat, dan pemerintah juga tidak menurunkan level PPKM ataupun status pandeminya. Bahkan event-event di luar acara keagamaan sebagaimana MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu, sama sekali tidak ada keharusan booster atau persyaratan yang memberatkan. 

"Seharusnya pemerintah menjadi teladan dalam mengayomi seluruh Rakyat dengan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh Umat beragama. Jangan malah menghadirkan keputusan yang tidak sehat dan tidak obyektif, yang bisa membuat mayoritas warga negara merasa diberlakukan tidak adil," imbaunya.

Tentu saja, keinginan pemerintah untuk keselamatan warga dengan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 kata HNW bisa dimengerti. Tapi mestinya hal itu jangan hanya diberlakukan terhadap umat Islam, seolah peduli dengan keselamatan umat Islam.

Demi keselamatan dan kesehatan, semestinya aturan yang diberlakukan sama, untuk semua warga bangsa, dan semua umat beragama. Tentu dengan merujuk secara adil dan ilmiah, qpakah grafiknya sedang naik atau turun. Bukan malah terkesan mengulangi aturan yang diskriminatif.

Baca Juga: Astagfirullah! Pendeta Saifuddin Tetap Ngotot Ingin Hapus Ratusan Ayat Alquran: Hei Muslim, Balas! Menteri Agama, NU, Silahkan Balas!

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, umat Islam di Indonesia bersyukur dan bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah semakin melandai. Karena selama dua tahun Puasa dan Lebaran, at Islam senantiasa menuruti apa yang menjadi keputusan pemerintah.

"Janganlah booster itu dijadikan sebagai syarat boleh salah tarawih di masjid dengan segala dampak ikutannya. Karena bahkan di Masjidil Haram di Mekah dan Madinah, umat bisa salat berjamaah, tanpa aturan-aturan yang memberatkan seperti PCR maupun booster," ujarnya.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover