Pakar Politik UWM Yogyakarta Kritik Rencana Pernikahan Ketua MK-Adik Jokowi, Sebut Bisa Pengaruhi Penundaan Pemilu?

Populis, Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, berencana untuk menikah dengan Idayati yang merupakan adik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana pernikahan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan pejabat maupun masyarakat.

Baca Juga: Geram! Luhut Umumkan Ibadah saat Ramadan, Haris Pertama: Ingat Pak, Kau Bukan Presiden, Semua Urusan...

Pakar politik Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, AS Martadani Noor, merespon rencana penikahan tersebut.

Secara teoritis, menurutnya, sebuah keluarga memiliki fungsi proteksi termasuk dalam rangka melindungi aspek hukum dan politik. Ia menilai bahwa proteksi negara ini lebih pada primodialistik.

“Jadi melebihi dari personalitas dan hukum. Kebanyakan yang terjadi begitu,” katanya pada Jumat (25/3/2022).

Kemudian, politik keluarga di Indonesia cukup besar. Ia mencontohkan fenomena di pemerintahan daerah dan partai politik yang berkaitan dengan keluarga.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tersebut mengatakan bahwa ketua MK memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja lembaga konstitusi tertinggi itu.

Keluarga, di satu sisi, dalam konteks struktur sosial memiliki aspek yang memaksa, meniru, dan mengadaptasi.

Baca Juga: Jika Jadi Ipar Jokowi, Anwar Usman Tak Perlu Mundur, Mantan Ketua MK Sarankan Begini...

“Kalau melihat seperti ini, sulit bagi siapa pun untuk menghindari aspek memaksanya ini,” imbuhnya.

Dengan pertimbangan teori tadi, ia berpandangan bahwa untuk menjaga muruah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap MK, sebaiknya Anwar Usman mengundurkan diri.

“Kalau tidak (mundur), ya aka nada potensi besar yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat dan muruah ketua MK,” kata AS Martadani.

Ia turut mengkhawatirkan apabila penundaan pemilu masuk dalam sengketa hukum.

“Nantinya ya tentu akan berpengaruh meskipun saya tidak melihat ini by desain. Namun, berpotensi punya pengaruh besar di MK,” ujar dia.

Ia berpendapat apabila pernikahan itu terjadi, ke depannya akan menjadi kartu penyelamat politik.

“MK bisa menjadi penyelamat politik bagi keputusan penundaan pemilu jika masuk dalam sengketa hukum,” pungkasnya.