Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembangunan SDM Jaringan Masyarakat Profesional Santri (NU Circle), Ahmad Rizali mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kritik itu terkait penghapusan madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ahmad Rizali bilang penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas itu adalah tanda Menteri Nadiem tidak punya adab.
Baca Juga: Disebut Hapus Madrasah di RUU Sisdiknas, Menteri Nadiem Bareng Menag Yaqut Klarifikasi Ternyata...
“Menempatkan Madrasah hanya di bagian penjelasan apalagi menghapus dari RUU Sisdiknas menunjukan ketiadaan adab dan ketiadaan penanaman sejarah Nadiem Makarim dan tim penyusunnya,” kata Rizali dalam keterangan yang diterima Populis.id, Rabu (30/3/2022).
Ketua Pokja Pendidikan di Tim Transisi Jokowi 2014 itu menyatakan bahwa Madrasah merupakan transformasi pendidikan rakyat jelata yang digerakkan oleh para tokoh kelompok pergerakan umat Islam di awal abad ke-20, seperti Jamiat Kheir, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, mengabaikan pendidikan Madrasah sama saja berupaya melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segan mencopot Nadiem Makarim dari jabatan menteri.
“Semestinya Presiden tidak hanya menegur Nadiem karena serapan belanja barang lokal yang kecil, presiden sudah selayaknya memberhentikannya karena sering membuat kebijakan yang ahistoris dan melanggar UUD 1945, salah satunya yang terlihat kasat mata adalah pembuatan RUU Sisdiknas ini, “ tuturnya.
Rizali berpendapat, Kementerian Pendidikan di bawah pimpinan Nadiem semakin menunjukkan kesan bahwa pemerintah tidak lagi peduli dan telah melepas tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dalam RUU Sisdiknas, Nadiem semakin tidak peduli pendidikan dan semakin tidak kompeten. Kekeliruan terbesar periode kedua Jokowi adalah memilih Nadiem sebagai menteri pendidikan,” katanya.
Bukan kali ini saja, Nadiem Makarim secara sembrono juga sempat menghilangkan tokoh KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Bahkan Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sempat hilang dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Direktur Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji juga menyampaikan hal senada. Ia mengatakan Nadiem minim kompetensi dan sering lalai dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sejatinya memiliki dampak cukup besar terhadap kualitas SDM di Tanah Air.
“Ada krisis kompetensi dan minimnya wawasan nusantara di Kemendikbudristek. Kelalaian demi kelalaian terus menerus muncul dalam produk kebijakan yang dibuat. Membangun manusia ini tidak sama dengan membangun aplikasi, kalau salah langkah tidak bisa didelete tapi akan terjadi lost generation selama puluhan tahun," tegasnya.
