Bikin Bingung! Kemendikbudristek Ingin Hapus Madrasah, Terus Panglima TNI Izinkan Keturunan PKI Jadi Prajurit

Bikin Bingung! Kemendikbudristek Ingin Hapus Madrasah, Terus Panglima TNI Izinkan Keturunan PKI Jadi Prajurit Kredit Foto: Aprillio Akbar

Dalam satu pekan terakhir rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dibikin gerah dengan kebijakan dari dua lembaga negara.

Pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah merancang RUU Sisdiknas 2022 yang di dalamnya ada penghapusan 'madrasah'. Kedua Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan anak keturunan PKI boleh mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

Kita mulai ulasannya dari wacana penghapusan madrasah. Kericuhan soal penghapusan frasa madrasah muncul saat Kemendikbudristek tengah mengajukan RUU Sisdiknas 2022. RUU tersebut merupakan integrasi atas tiga undang-undang pendidikan, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Baca Juga: Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Ruhut Sitompul Bela Jenderal Andika: Sudah Benar, Daripada Ngaku Cucu Nabi Kelakuan Melebihi PKI

Kemendikbudristek merancang draf RUU Sisdiknas dalam Polegnas Prioritas 2022. Tetapi banyak pihak menolak, salah satunya karena draf RUU Sisdiknas 2022 telah menghilangkan frasa 'madrasah'.

Ada perbedaan antara RUU Sisdiknas dengan UU Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003. Perbedaannya ialah frasa Madrasah, tingkatan SD, SMP tidak tercantum dalam RUU Sisdiknas tersebut. Aturan itu tertuang pada BAB VI bagian jenis pendidikan pasal 32.

Aturan itu berbunyi: 'Pendidikan keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama'.

Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terkini

Populis Discover