Politisi Partai Demokrat Yan Harahap merespons tudingan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin perihal wacana jabatan presiden tiga periode.
Ngabalin menyebut wacana tersebut digunakan Partai Demokrat sebagai panggung politik.
"Sebagai Parpol, PD (Demokrat) menjalankan fungsi sarana kontrol politik," kata Yan dari Twitter @YanHarahap yang dikutip populis.id pada Senin (4/4/2022).
Yan justru mengatakan wacana presiden 3 periode makin liar dan ia juga menduga orang di sekitar Presiden Jokowi ‘terlihat’ melakukan ‘provokasi’ seolah wacana tersebut keinginan arus bawah.
"Bahkan orang-orang sekitar Presiden ‘terlihat’ lakukan ‘provokasi’ seolah keinginan arus bawah. Mobilisasi massa seolah mendukung, makin nyata," ujarnya.
Sebagai Parpol, PD menjalankan fungsi sarana kontrol politik. Wacana 3 periode ‘makin liar’. Bahkan org2 sekitar Presiden ‘terlihat’ lakukan ‘provokasi’ seolah keinginan arus bawah. Mobilisasi massa seolah mendukung, makin nyata. Sesuai visi misi Presiden? https://t.co/lY49jc3mgi
— Yan A. Harahap (???? ???? ????) (@YanHarahap) April 2, 2022
Sebagaimana diketahui, Demokrat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menertibkan pembantunya terkait manuver skenario jabatan tiga periode.
Hal itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia menilai hal itu mencederai agenda reformasi.
"Ini terjadi karena Pak Jokowi tak merespons secara tegas untuk menertibkan para pembantunya yang terus menerus melakukan manuver pelanggengan kekuasaan ini baik melalui skenario tiga periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Kamhar kepada wartawan.
Merespons itu, Ngabalin malah balik bertanya siapa pembantu Jokowi yang dimaksud. Sebab, kata dia, tidak ada pembantu presiden yang berbeda pandangan dengan Jokowi mengenai isu 3 periode.
"Kan tidak ada satupun pembantu Presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di Kantor Staf Presiden atau yang ada di lingkungan Istana ini, yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside, atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo," tutur Ngabalin.
Selain itu, Ngabalin menilai pihak yang mengangkat isu jabatan presiden 3 periode adalah mereka yang ingin mencari panggung.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini," tuturnya.