Sejumlah anggota Komisi II DPR RI menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mensesneg, Seskab, Kepala KSP.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus meminta penjelasan Mensesneg Pratikno mengenai deklarasi organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang terang-terangan mendukung Jokowi tiga periode.
Menurut Ihsan, DPR wajib mempertanyakan hal itu karena menyangkut tugas dari Mensesneg dalam memberikan dukungan administrasi dan analisis penyelenggaraan lembaga daerah.
"Apakah ini memang sudah pernah dibahas?" tanya Ihsan di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Baca Juga: Pak Jokowi... Menjilat Ludah Sendiri Itu Emang Enak ya! Dulu Gak Suka BLT, Sekarang...
Baca Juga: Pak Amien... Pak Amien Kalau Lagi Kumat Suka Aneh-aneh! Padahal Sindrom Narsistik dan Megalomania Begitu Melekat Ke Anda
Menurut Ihsan, deklarasi presiden tiga periode oleh APDESI seolah-olah menunjukkan pemerintahan desa bisa terlibat dalam politik praktis.
"Bagaimana Bapak (Mensesneg) melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," tuturnya.
Kemudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap tidak ada anggaran negara yang dimanfaatkan untuk 'menggoreng' isu atau wacana masa jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," tegasnya.
Baca Juga: Megawati Galak di Era SBY Soal BLT Minyak Goreng, Kok Di Era Jokowi Diam?
Baca Juga: Cuitannya Bikin Penasaran, Denny Sebut Sosok Benalu di Partai Gerindra Bakal Dicopot, Netizen Nebak: Fadli Zon Kan?
Terlebih itu, Mardani mengingatkan pemerintah untuk tidak terlibat dalam isu itu. Apalagi memanfaatkan anggaran negara untuk menggerakkan isu presiden tiga periode.
"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai. Mohon jawaban, sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode Pak Jokowi," tandasnya.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
