"Artinya intervensi kebijakan Pemerintah terbukti mandul. Alias Pemerintah tidak hadir dan menjadi sekedar macan ompong. Kalau ini berhasil tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp. 300 ribu per orang untuk bantuan migor. Program BLT ini sekaligus menunjukkan, bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya,
Terbukti sampai hari ini harga migor curah masih melampaui HET dan bahkan terus meningkat. Di DKI Jakarta saja harga migor curah tembus angka Rp. 23.350 per kilogram. Di bandung, bahkan menembus Rp. 25 ribu, kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil," terang Mulyanto.
Mulyanto minta Pemerintah harus serius menangani soal tata-niaga migor ini. Sudah terbukti adanya modus repacking migor curah menjadi migor kemasan. Ini dilakukan terdorong karena marjin harga (disparitas) antar migor curah dengan migor kemasan yang cukup lebar. Selain, tidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan.
Mulyanto mendesak Menperin meningkatkan pengawasan dan memastikan, bahwa migor murah bersubsidi ini sampai pada konsumen yang berhak dengan harga sesuai HET dan tidak disimpangkan oleh pengguna illegal.
Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Warta Ekonomi.
