Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto atau yang akrab disapa Kang Dede membuat cuitan perihal demo yang akan digelar 11 April 2022 oleh Mahasiswa.
Kang Dede yakin, Jokowi tak akan takut untuk lengser hanya karena kena demo. Bahkan ia menyebut kalau demo Mahasiswa itu ditunggangi oleh pihak yang haus kekuasaan.
Baca Juga: Mantan Jubir Presiden Jokowi: 2 Periode Harga Mati, Saya Yakin!
Namun, dalam cuitannya ini, Kang Dede tak menyebut siapa pihak yang ia maksudkan.
"Seujung kuku pun Pemerintahan Jokowi tak takut dilengserkan oleh demo 11/4 dari mahasiswa yang ditunggangi bandit politik haus kekuasaan," kata dia dari Twitter @kangdede78 yang dikutip populis.id pada Minggu (10/4/2022).
Menurutnya, Jokowi dipilih dua kali secara konstitusional melalui Pemilu.
"Jika mau dilengserkan secara inkonstitusional, KITA LAWAN! Hadapi dengan santay aja," ujarnya.
Seujung kuku pun Pemerintahan Jokowi tak takut dilengserkan oleh demo 11/4 dari mahasewa yg ditunggangi bandit politik haus kekuasaan.
— Dede Budhyarto (@kangdede78) April 9, 2022
Jokowi dipilih 2X scr konstitusional melaui Pemilu, jika mau dilengserkan scr inkonstitusional, KITA LAWAN!
Hadapi dgn santay aja.????
BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan.
Dalam aksi 11 April nanti, mahasiswa akan menyampaikan setidaknya enam tuntutan, yaitu:
• Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, karena dinilai mengkhianati konstitusi.
• Mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.
• Menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.
• Mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
• Menuntut Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
• Menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.
