Debat dengan Mahasiswa UI soal Big Data dan Penundaan Pemilu, Luhut Balik Badan Juga Pasang Badan: Dengerin Ya, Saya Tak Pernah Bilang...

Bayu kembali menimpali eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu. Sembari mengangkat mic orasi, Bayu meminta Luhut membuka big data terkait wacana penundaan Pemilu.

“Silakan Pak buka big data-nya, Pak,” pinta Bayu kepada Purnawirawan TNI itu.

Terkait permintaan itu, Luhut menjawab diplomatis. Kata dia, Presiden Jokowi telah menolak wacana itu dan memutuskan Pemilu digelar 14 Februari 2024. “Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang nggak (menolak membuka big data),” terang dia.

Jawaban Luhut semakin kencang ketika terus dicecar mahasiswa untuk membuka big data masyarakat yang mendukung penundaan Pemilu. “Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda Pemilu),” imbuh Luhut.

Tidak puas dengan jawaban Luhut, teriakan mahasiswa makin kencang. “Otoriter, Pak!” teriak seorang massa aksi kepada Luhut. “Kalau saya otoriter, saya tidak temui kamu,” jawab Luhut, juga dengan suara kencang.

Setelah perdebatan tidak menghasilkan kesepakatan, Luhut pun memutuskan untuk meninggalkan massa aksi.

Aksi mahasiswa UI ini pun langsung jadi viral di media sosial. Hampir semua memuji keberanian mahasiswa UI yang mendemo dan berdebat dengan Luhut soal penundaan Pemilu.

Bagaimana tanggapan pengamat soal ini? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyebut, publik berhak tahu soal big data yang disampaikan Luhut. Apalagi, berdasarkan data itu Luhut bicara soal penundaan Pemilu.

“Harus dia sampaikan mana datanya, dari mana dia memperoleh data itu, sehingga publik bisa menilai apakah pernyataannya valid atau tidak,” tegas Djayadi.

Djayadi menyatakan, Luhut tidak boleh berkilah enggan membuka data. Karena dia telah gembor-gembor menyampaikan pernyataan berdasarkan data yang diklaim.

“Kalau seseorang, apalagi pejabat publik menyampaikan pernyataan tentang sesuatu yang sangat penting, seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, dan dia klaim itu berdasarkan data, maka publik berhak tahu,” tukas dia.

Baca Juga: Tuntut Jokowi Pecat Opung Luhut, Mahasiswa: Menko dari Segala Menko

Untuk diketahui, permintaan Luhut membuka big data penundaan Pemilu bukan hanya disuarakan oleh mahasiswa saja. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan partai politik juga meminta itu. Bahkan, ICW sampai menghampiri kantor Luhut.