Sentralistik dinilai makin kuat dengan ketentuan Pasal 75 ayat 4 yang menyebutkan, pemerintah pusat dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan menyusun peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) sebagai pelaksanaan UU Otsus Papua. Pasal 75 ayat 4 berlaku apabila perdasus dan perdasi yang melaksanakan ketentuan dalam UU Otsus tidak ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU Otsus diundangkan.
"Maka ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan wewenang kembali kepada pemerintah pusat," kata Yanuarius Mote.
Baca Juga: Apa Itu Otonomisme?
Di sisi lain, para hakim memberikan nasihat. Hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Manahan MP Sitompul menyarankan pemohon menguraikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional berkaitan dengan permohonan uji materi yang diajukan.
Sebelumnya, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) didampingi Amnesty Internasional Indonesia menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/4). Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu terkait dengan rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) mengenai DOB tersebut. Ia mengungkapkan, banyak OAP yang menolak rencana itu.
“Sebagian besar menolak pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan yang baru, yaitu Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua,” kata Yoel dalam keterangannya, Sabtu (16/4).
Baca Juga: Sertu Eka dan Bidan Sri Dibantai KKB Papua, Jenderal Dudung Langsung Beri Perintah Begini...
Yoel menyebut, MRP pun menyayangkan langkah Komisi II DPR RI yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua. Badan Legislasi DPR RI, lanjutnya, secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022. Lalu, kurang dari sepekan kemudian, pada 12 April 2022, RUU tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
"Ini sangat terburu-buru dan tidak partisipatif,” jelas Yoel. Oleh karena itu, sambung dia, MRP meminta agar seluruh pelaksanaan revisi kedua UU Otsus, terutama rencana pemekaran dan pembentukan DOB di Tanah Papua ditunda sampai ada keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Yoel menuturkan, pihaknya juga mengharapkan kebijaksanaan dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Selain itu, lanjut dia, untuk saat ini, MRP meminta pembentukan DOB ditunda sampai ada putusan final dari Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa uji materiil UU Otsus Papua hasil amandemen kedua.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.