Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Agar Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Sementara Dilakukan Secara Selektif

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Agar Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Sementara Dilakukan Secara Selektif Kredit Foto: Akurat

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan Penjabat Kepala Daerah dilakukan secara selektif.

"Cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan Penjabat Daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).

Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan Penjabat Kepala Daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.

Baca Juga: THR PNS, Tito Perintahkan Kepala Daerah Ikuti Arahan Presiden Jokowi, Manfaatkan...

“Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis,” imbaunya.

Selain itu, Puan juga meminta agar Penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas hingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 harus memenuhi kualifikasi, berintegritas dan tahu kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.

"Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya," katanya.

Politikus PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan, Penjabat Kepala Daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya.

Baca Juga: Menjelang Mudik Lebaran, Puan Ingatkan Agar Pemerintah Memfasilitasi Masyarakat yang Hendak Mudik

“Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” ucapnya.

“Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out," imbuhnya.

Jika di tengah jalan nantinya kinerja Penjabat Kepala Daerah ini mulai terlihat lunglai, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, Puan mendesak untuk segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku.

"Pengawasan yang super ketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat,” tegasnya.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover