Komnas Perempuan Apresiasi Putusan MA yang Tolak Uji Materi Permendikbud Ristek PPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Putusan MA yang Tolak Uji Materi Permendikbud Ristek PPKS Kredit Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Komnas Perempuan mengaperesiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak uji materi (judicial review) tehadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud Ristek PPKS).

"Putusan ini memuat pemahaman yang penting mengenai persoalan kekerasan seksual sebagai akibat dari relasi kuasa yang timpang," tulis Komnas Perempuan dalam keterangan resminya, Rabu (20/4/2022).

Putusan ini pun, menurut Komnas Perempuan, akan memperkuat implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan DPR.

Baca Juga: Ketua Komnas Perempuan: Permendikbud Ristek PPKS ini Penting untuk Hadir Khususnya Di Perguruan Tinggi

"Secara khusus, putusan MA ini juga menguatkan akses korban di lingkungan pendidikan, utamanya perempuan, dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihannya," tegasnya.

Diketahui bahwa MA telah menolak uji materi Permendikbud Ristek PPKS yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Penolakan uji materi tersebut diputuskan pada Kamis lalu, 14 April 2022.

"Amar putusan tolak permohonan hak uji materil," tulis MA dalam situs Kepaniteraan MA yang diakses pada Rabu (20/4/2022).

Baca Juga: KPPI Dorong MA Tolak Uji Materi Permendikbud Ristek PPKS: Negara Harus Menyediakan Ruang Aman dari Kekerasan Seksual

Keputusan penolakan uji materi tersebut dibuat oleh Hakim Mahkamah Agung Yodi Martono Wahyudi, Hakim Is Sudaryono, dan Hakim Supandi.

Melansir Kompas.com, LKAAM mengajukan uji materi terhadap Pasal 5 Ayat huruf (b), (f), (g), (h), (j), (i), dan (m). Dalam pasal tersebut memuat mengenai frasa "tanpa persetujuan korban".

LKAAM memandang frasa ini menjadi pintu masuk terjadinya perzinaan di lingkungan perguruan tinggi.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover