Pamer Meme Jokowi Nanya THR, Sri Mulyani: Orang Indonesia Memang Kreatif dan Jenaka

Pamer Meme Jokowi Nanya THR, Sri Mulyani: Orang Indonesia Memang Kreatif dan Jenaka Kredit Foto: Rakyat Merdeka

Pencairan THR yang sudah diputuskan pemerintah, disambut bahagia para PNS di dunia nyata. Di dunia maya, selain luapan kegembiraan, ada juga ungkapan-ungkapan candaan. Candaan-candaan itu, salah satunya diekspresikan dalam bentuk meme.

Salah satu meme yang unik dan menarik soal THR itu, dipamerkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di akun instagram pribadinya, @smindrawati, Senin (18/4). Isi meme itu ada dua, yang sama-sama menggunakan foto saat Presiden Jokowi menanyakan sesuatu ke Sri Mulyani di tengah rapat. Namun, dialognya diganti menjadi kocak.

Di meme pertama, seolah-olah Jokowi menanyakan mengenai anggaran THR dan gaji ke-13 bagi para PNS ke Sri Mulyani. “Sri, gaji ke-13 dan THR sudah disiapkan uangnya,” tanya Jokowi, dalam meme itu.

“Sudah Pak. Pencairan didahulukan untuk pensiunan yang sudah pikun dan cerewet/bawel. Biar nggak nge-WA terus ke HP, saya sebel banget…!” jawab Sri Mulyani, masih dalam meme itu.

Di meme kedua, Jokowi seakan-akan menanyakan waktu pencairan THR. "Sri, apakah uang THR harus bisa cair Minggu ini?" Sri Mulyani kembali digambarkan sigap menjawab. "Sudah Pak, yang didahulukan orang Depok."

Begitulah meme yang dipasang Sri Mulyani itu. Dibikin meme begitu, Sri Mulyani tidak keberatan. Dia justru merasa terhibur dan tak kuat menahan tawa.

“Orang Indonesia memang kreatif dan jenaka,” tulis Sri Mulyani, dalam pembuka keterangan di unggahannya itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku, dirinya sering menerima meme serupa.

“Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya sering mendapat kiriman meme seperti di atas, dengan berbagai versi. Meme tersebut berisi sindiran jenaka mengenai kapan THR akan diumumkan dan dibayar Pemerintah,” lanjut Sri Mulyani yang saat ini, sedang berada di Washington, Amerika Serikat, untuk memulai pertemuan-pertemuan terkait rangkaian G-20.

Sri Mulyani lalu menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16/2022 yang diteken Jokowi, yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Mulai dari jumlah penerima sampai alokasi dana yang disiapkan.

Di akhir unggahannya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada para PNS yang telah bekerja dengan baik.

"Terima kasih atas dedikasi seluruh ASN yang bekerja keras memberikan pelayanan rakyat selama pandemi dan mendorong pemilihan ekonomi," tulisnya.

Unggahan Sri Mulyani ini langsung dibanjiri komentar para warganet. Sampai tadi malam, unggahan itu sudah dikomentari 2.900 kali.

Politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka ikut ngakak melihat meme yang dipajang Sri Mulyani itu. “Saya orang Depok, Bu,” tulisnya di akun @riekediahp, sambil memasang tiga emoji tertawa. “Semangat dan sehat selalu,” lanjutnya.

Beragam komentar juga muncul di Twitter. "Waduh, berarti orang Depok terkenal tidak sabaran ya," canda @sripujiastuti1213.

Ada juga warganet yang mengucapkan terima kasih ke Sri Mulyani atas pencairan THR dan gaji ke-13 itu. "Akhirnya, pertanyaan emak gue tiap hari terjawab. Terima kasih banyak Bu Sri Mul," tulis @lanyauthentic.

Sedangkan @boim_ziqri_bintang menyarankan agar Sri Mulyani menunda THR untuk ASN yang suka nyinyir ke pemerintah. "Bu, pegawai negeri yang suka nyinyir sama pemerintah nggak usah dikasih THR-nya pleesss. Hehehe," tulisnya.

Untuk proses pencairan THR ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga ikut sibuk. Tito menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBD TA 2022 untuk PNS di daerah. Dalam SE itu, Tito meminta Pemda mencairkan THR minimal H-10.

Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022, Tito meminta gercep. Seperti, mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD TA 2022, atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga.

“Pengelolaan anggaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 tahun 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ucap mantan Kapolri itu. 

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover