Pelecehan Seksual Marak Terjadi di Pesantren, Menag Yaqut Cs Kena Colek MUI

Pelecehan Seksual Marak Terjadi di Pesantren, Menag Yaqut Cs Kena Colek MUI Kredit Foto: Viva

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya segera turun tangan membuat kebijakan yang dapat memberi rasa aman kepada para santri.

Peraturan dan pengawasan dari Kemenag diharapkan dapat meminimalkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren sebagaimana yang terjadi di beberapa pondok pesantren baru - baru ini.

Baca Juga: Gegara Kasus Guru Ngaji Sodomi Santri, MUI Tegaskan Tempat Pendidikan Agama Tak Bisa Digeneralisir Jadi Sarang Penyimpangan!

"Sekarang sudah ada direktur urusan pesantren di Kementerian Agama, yang tentu ini adalah tugasnya salah satunya mengkualifikasi mana pondok yang disebut pesantren dan yang bukan, dan lain-lain," kata Ikhsan kepada Populis.id Kamis (21/4/2022). 

Menurutnya, pejabat tersebut perlu mengatur secara detail kriteria yang harus dipenuhi bagi tempat pendidikan keagamaan yang tersebar di lingkungan masyarakat, agar tidak disebut secara asal sebagai pesantren tanpa adanya kualitas dan keamanan yang jelas.

"Sehingga kalau ini disebut sebagai pesantren maka persyaratannya harus memenuhi, ada pengasuh, ada guru, ada ustadz, tempatnya baik, ada pengawasnya, nah itu semua ada kualifikasi untuk itu," ungkapnya.

Ikhsan mengatakan, hal tersebut tentu akan meminimalisir hadirnya pemuka agama yang memiliki niat busuk dibalik kedok pengajian. Sebab beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi sebelumnya pun akan membuat calon pelaku berpikir dua kali karena berpotensi dapat hukuman berat ketika melakukan kejahatan.

Baca Juga: Tak Disangka Tak Diduga Orang MUI Bikin Geger Lagi: Saya Kritik Densus, Saya Langsung Disatroni Densus

"Sehingga kedepan tidak lagi mudah orang membuat suatu, katakanlah membuat rumah pengajian menjadi pondok pesantren, karena harus ada kualifikasinya. Sehingga apabila terjadi pelanggaran seperti yang dimaksud, maka penerapan hukumnya akan berbeda," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover