Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengajak semua elemen masyarakat mendukung langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusut tuntas kasus dugaan korupsi minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Ajakan itu disampaikan Arief setelah Presiden Jokowi meminta Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka.
"Ini tandanya kebijakan Jaksa Agung dalam menangkap para koruptor didukung penuh oleh Jokowi dan green light bagi Jaksa Agung untuk segera periksa dugaan kuat keterlibatan Menteri Perdagangan," kata Arief dikutip dari JPNN.com, Jumat (22/4/2022).
Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas para mafia minyak goreng karena meyakini ada permainan.
Kepala Negara memandang saat ini minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sebab, meski pemerintah telah memberikan subsidi BLT, harga komoditas itu masih tetap tinggi.
Arief pun menilai persoalan minyak goreng termasuk kasus yang sedang diusut Kejagung bakal cepat selesai bila Mendag Lutfi dicopot oleh Presiden Jokowi.
"Kalau mau tuntas masalah kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng, pecat itu menteri perdagangan, baru nanti bisa tuntas tuh masalah," ujar politikus Gerindra itu.
Baca Juga: Hindari Konflik Kepentingan, Fahri Hamzah Minta Menteri Jokowi Fokus Kerja Bukan Sibuk Nyapres
Arief berpendapat jika Mendag M Lutfi tidak dipecat oleh Presiden Jokowi, pasti bakal ada gerakan untuk menghentikan atau membuat kasus mafia minyak goreng yang ditangani Kejagung tidak tuntas.
Dia pun menuding ada sosok bekingan kuat yang melindungi para mafia minyak goreng, berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC).
"Ngeri banget loh, backing-nya para pelaku dugaan korupsi ini. Orang yang sangat powerfull di RRC loh," ujarnya
"Ayo kawan mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, netizen dan para buzzer, kita dukung Kejaksaan Agung," kata Arief menyerukan.
Baca Juga: Kejagung Ungkap 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Jerry: di Mana KPK?
Diketahui, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen.
Namun, Presiden Jokowi melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.
"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kami tetapkan, artinya memang ada permainan," ucapnya di Sumenep beberapa hari lalu.
Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan JPNN.com.
