Pejabat yang Terbukti Menerima Gratifikasi atau Korupsi dalam Kasus Minyak Goreng, Layak Dihukum Mati!

Pejabat yang Terbukti Menerima Gratifikasi atau Korupsi dalam Kasus Minyak Goreng, Layak Dihukum Mati! Kredit Foto: Viva

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra meminta para pelaku kejahatan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng agar dapat dihukum seberat-beratnya.

"Kenakan sanksi pada tersangka, dan siapapun yang terlibat dalam permainan minyak goreng ini harus dihukum maksimal," kata Azmi kepada Populis.id, Jumat (22/4/2022).

Baca Juga: Ungkap Aktor Intelektual Mafia Minyak Goreng, Kejagung Didesak Kulik Kebijakan Mendag Lutfi, Siap-siap!

Azmi tidak segan-segan menyarankan agar pejabat yang terbukti korupsi atau menerima gratifikasi dalam kasus minyak goreng ini agar dapat dihukum mati.

"Bagi pejabat bila terbukti menerima suap, atau gratifikasi, menyalahgunakan jabatannya maka layak dihukum mati atau seumur hidup," katanya.

Tidak hanya tersangka perseorangan, Azmi juga meminta hukuman diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang secara terang benderang menjalankan bisnis yang menyimpang dari aturan.

"Penyidik harus jerat pelaku pidana korporasinya, mengingat mafia minyak goreng merupakan kejahatan pelaku berwadah perusahaan yang menjalankan kepentingan bisnis secara menyimpang dan melawan hukum," tuturnya.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) ini meminta penyidik dan penegak hukum berkomitmen dalam memberi hukuman yang memberi rasa keadilan. Pemberian hukuman yang ringan dinilai hanya akan menimbulkan rasa kekecewaan di masyarakat.

"Jangan pula para tersangka mafia minyak goreng hanya dihukum dibawah 5 tahun, ini akan menambah kekecewaan publik dan terabaikannya rasa keadilan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengumumkan empat orang tersangka kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), dimana satu diantaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana atau IWW.

"Kami menetapkan tersangka 4 orang, pertama pejabat eselon 1 pada Kemendag berinisal IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunnya," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (19/4/2022).

Sementara 3 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yang berperan sebagai eksportir minyak goreng. Ketiga tersangka diantaranya Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Baca Juga: Tokoh Katolik Bilang Pengeroyokan Ade Armando Mirip Kisah Yesus, Celetukan Nicho Silalahi Nyelekit: Supaya Mirip, Kalian Salibkan Dulu Dia!

Jaksa Agung mengatakan pihak penyidik telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan dari para ahli. Sehingga sudah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut menjadi tersangka.

Atas perbuatannya, saat ini IWW dan MPT ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung. Sementara SMA dan MPT ditahan di Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover