Eng Ing Eng... Diprediksi Bakal Ada Tersangka Lagi Kasus Minyak Goreng, Lebih Kakap dari Dirjen, Siapa Tuh?

Eng Ing Eng... Diprediksi Bakal Ada Tersangka Lagi Kasus Minyak Goreng, Lebih Kakap dari Dirjen, Siapa Tuh? Kredit Foto: Fajar

Ahli Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Ajie Ramdan menegaskan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu mendalami empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng. Di mana salah satu tersangkanya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. 

Ajie menegaskan, pendalaman terhadap empat tersangka itu untuk membuat terang perkara dan menemukan orang paling bertanggung jawab terkait kelangkaan minyak goreng.

"Harus ditemukan orang paling bertanggung jawab, entah di dalam kementerian perdagangan maupun diluar kementerian tersebut. Karena keterangan dari para tersangka bisa menjadi alat bukti untuk menemukan orang yang paling bertanggung jawab berdasarkan Pasal 184 & 185 KUHAP," katanya kepada Populis.id pada Sabtu (23/04/2022).

Baca Juga: Mendag Lutfi Bertemu DPR Senin Depan, Pertemuan Itu Membahas...

Menurutnya, dalam kasus ini kemungkinan turut serta adanya pihak yang sangat berpengaruh karena kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukukan seorang diri.

Kata dia, sekarang sudah ada 4 orang tersangka Penyidik Kejagung akan menggunakan Pasal 55 KUHP tentang peyertaan dalam tindak pidana.

"Tujuannya untuk menentukan pertanggungjawaban masing yang akan berakhir dengan penjatuhan pidana sesuai dengan perannya. Kemungkinan akan ada lagi yang paling bertanggung jawab yaitu otak dari kejahatan korupsi tersebut, yang disebut actor intellectual dalam penyertaan," tuturnya.

Baca Juga: Nggak Puas Kasus Mafia Minyak Goreng Hanya Menyeret Dirjen Kemendag, PKS: Presiden Jokowi Harus Turun

Di sisi lain, ia mengapresiasi Kejagung yang telah menetapkan 4 org tersangka kelangkaan minyak goreng. Ia menyebut, para tersangka terancam dituntut pidana mati menggunakan Pasal 2 & 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

"Bisa hukuman mati karena ketentuan Pasal 2 UU Tipikor dalam keadaan bencana dapat dijatuhkan pidana mati, dan sampai sekarang masih pandemi berdasarkan penetapan Presiden ttg COVID-19 sebagai bencana non alam," terang Ajie.

"Seharusnya dalam kasus Ex Mensos dapat dituntut pidana mati tapi tidak dilakukan KPK. kewenangan menuntut pidana mati ada di Jaksa Penuntut umum, finalnya ada di Majelis Hakim dikabulkan atau tidaknya," sambungnya.

Baca Juga: Jokowi, Airlangga, Menperin, Hingga Mendag Lutfi Disomasi Gara-gara Minyak Goreng

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seharusnya KPK juga ikut bergerak bahu membahu untuk menemukan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelangkaan minyak goreng.

Sehingga  pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dgn efektif apalagi ini tugas pokok dan fungsi KPK sebagau supervisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover