Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berpendapat larangan ekspor kelapa sawit atau bahan baku minyak goreng adalah kebijakan yang salah.
"Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng untuk menurunkan harga minyak goreng, bagaikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki," kata dia dari twitter @msaid_didu yang dikutip populis.id pada Senin (25/4/2022).
Baca Juga: Peringatan Dini Soal Waspada NII dari KSP Moeldoko, JAMMI: Sudah Seharusnya Pemerintah...
Kata dia, harga minyak goreng sangat gampang diturunkan. "Dengan cara gunakan dana penguatan ekspor CPO untuk subsidi minyak goreng seperti sbsd biosolar," katanya.
Menurutnya, imbas dari larangan ekspor CPO dan minyak goreng akan berdampak pada hal ini:
"1) pabrik CPO dan migor akan mengurangi produksi sktr 70%, 2) pembelian TBS berkurang sktr 60-70% - harga TBS petani turun sktr 50%, 3) pendapatan negara dari sawit turun sktr 50-60%, 4) harga CPO/turunanya naik dan dinikmati negara lain," ujarnya.
Menurutnya, kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi maka demi keadilan, seharusnya mengubah sistem DMO dan HET menjadi pola subsidi seperti halnya subsidi biosolar.
"Yang sudah habiskan uang rakyat sekitar Rp120 triliun sejak 2016 karena subsidi ini hanya dinikmati oleh orang kaya dan perusahaan konglomerat," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng dalam rapat bersama menterinya.
Larangan yang mulai berlaku pada 28 April itu dimaksudkan supaya harga minyak goreng di dalam negeri murah dan pasokan kembali melimpah.
"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," katanya Jumat (22/4/2022).
Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng utk menurunkan harga minyak goreng, bagaikan orang mengobati ketombe dg cara mengamputasi kaki.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 22, 2022
Harga minyak goreng SANGAT GAMPANG diturunkan dg cara gunakan dana pengutan ekspor CPO utk subsidi minyak goreng seperti sbsd biosolar