Simak Baik-Baik, Fakta-Fakta Mengejutkan Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng

Simak Baik-Baik, Fakta-Fakta Mengejutkan Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng Kredit Foto: Viva

Sempat heboh beberapa minggu belakangan, kasus langka dan mahalnya minyak goreng kini perlahan-lahan mulai diatasi dan mendapatkan titik terang. Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk menekan harga minyak goreng yakni dengan melarang aktivitas ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (Crude palm oil/CPO).

Langkah tersebut diambil usai terungkapnya kasus mafia minyak goreng. Kebijakan larangan ekspor ini sudah ketok palu pada Jum’at 22 April 2022 lalu. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan minyak goreng yang sedang terjadi.

Lantas, apa aja ya fakta-fakta mengejutkan terkait larangan ekspor? Yuk simak baik-baik

1.Waktu Pelarangan Ekspor Mulai 28 April 2022 Hingga Batas Waktu Yang Belum Dapat Dipastikan

Pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO ke luar negeri dimulai dari tanggal 28 April 2022 yang akan datang hingga batas waktu pelarangan yang belum dipastikan. Artinya sampai kapan pelarangan ekspor minyak goreng belum diketahui dengan pasti, bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama.

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan," kata Jokowi yang kami lansir dari Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 22 April 2022.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tetap akan memonitor dan mengevaluasi kebijakan tersebut agar harga dan langkanya minyak goreng dapat teratasi dengan sebaik mungkin.

Baca Juga: Beberkan Fakta Mengejutkan, PSI Dukung Larangan Ekspor CPO Minyak Goreng

2.Ingin Beri Pelajaran Kepada Para Pengusaha

Dengan diberlakukannya larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku CPO per tanggal 28 April 2022, Jokowi ingin beri pelajaran kepada para pengusaha yang telah meraup untung yang banyak pada saat harga minyak goreng melambung tinggi. Bukan hanya itu, Larangan tersebut merupakan bentuk hukuman bagi industri CPO yang dianggap jumawa. Antara lain, masih sedikitnya ruang pelonggaran harga minyak goreng di pasar domestik di tengah tingginya harga CPO dunia. Meskipun harus kehilangan sejumlah devisa negara.

Selanjutnya
Halaman

Populis Discover

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini