Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang mengklaim 82 persen orang Papua minta pemekaran wilayah.
Ambrosius mengatakan data yang disampaikan Mahfud usai bertemu Majelis Rakyat Papua di Istana Negara pada Senin (25/4/2022) kemarin, tidak berdasar dan justru memperkeruh situasi di Papua.
"Keterangan pers istana yang dilakukan oleh Menkopolhukam Mahfud MD merupakan berlebihan, dulu Mahfud bilang data pengungsian dan kematian orang Nduga Papua itu sampah, sekarang dia mengklaim soal pemekaran. Jokowi harus pecat model menteri yang tidak becus yang akan memperparah situasi Papua," kata Ambrosius saat dihubungi Suara.com, Rabu (27/4/2022).
Menurutnya, gerakan penolakan pemekaran wilayah sudah terjadi di berbagai daerah di Papua, bahkan dua orang warga sipil telah meninggal dunia akibat ditembak aparat saat demonstrasi tolak DOB berakhir ricuh di Yahukimo bulan lalu.
"Mahfud MD seharusnya mengakui bahwa 90 persen rakyat Papua menolak Otsus dan DOB sebab rakyat Papua sadar Bahwa DOB anak kandung Otsus, yang mana rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua sudah menggalang 2 Juta suara Penolakan Otsus, artinya secara politik, eksistensi otsus telah gagal total," tegasnya.
Menurutnya, pemekaran wilayah akan memberikan dampak buruk terhadap orang Papua mulai dari jumlah penduduk orang asli Papua, politik, sumber daya alam, ekonomi, sosial dan budaya.
"Kenapa harus Papua? rakyat sudah menolak karena takut ada migrasi besar-besaran, investasi asing yang akan mendominasi Papua dan rakyat Papua akan dimarginalisasi di tanah sendiri. Sementara dua provinsi saja pemerintah tidak mampu mengontrol," tutup Ambrosius.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
