Masinton Bilang Mafia Migor Danai Penundaan Pemilu, PKS Langsung Beri Pujian: Bagus Sekali Beliau Buka-bukan Soal Informasi Ini

Masinton Bilang Mafia Migor Danai Penundaan Pemilu, PKS Langsung Beri Pujian: Bagus Sekali Beliau Buka-bukan Soal Informasi Ini Kredit Foto: Humas MPR

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menyoroti pernyataan Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terkait mafia minyak goreng. Di mana Masinton menyebutkan bahwa mafia minyak goreng jadi sponsor penundaan pemilu.

Hidayat menilai, statemen Anggota Komisi III DPR RI itu tetap harus dicek kebenarannya. Menurutnya, perlu dibuka siapa saja yang terlibat persekongkolan jahat untuk merugikan masyarakat.

Baca Juga: Skandal Biodiesel, Nyanyian Masinton Kencang Banget, Empat Perusahaan Besar Disebut-sebut

"Informasi yang disampaikan oleh Saudara Masinton tersebut memang masih perlu diverifikasi kebenarannya. Bahkan bagus sekali bila beliau buka-bukaan soal informasi yang menghebohkan ini, siapa saja pihak perusahaan kelapa sawit yang sudah bersekongkol merugikan bangsa dan negara," kata Hidayat kepada Populis.id pada Rabu (27/04/2022). 

Ia menegaskan bahwa Kejagung harus segera menindaklanjuti  dengan mengusut tuntas dan nantinya memberikan sanksi hukum yang keras. Menurutnya, jika benar maka hal itu bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

"Bila informasi itu benar, maka hal tersebut merupakan jenis kejahatan hukum dan pelecehan terhadap konstitusi secara serius. Karena telah menyeret MPR ke dalam fitnah yang mencoreng nama dan marwah MPR," terangnya.

"Padahal MPR sebagai benteng penjaga dan pembuat dan pensosialisasi Konstitusi, sejak tahun lalu sudah menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," sambungnya.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden tersebut hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945 via MPR. 

Oleh karenanya, ia mengatakan selaku pimpinan MPR akan terus komitmen tegak lurus menaati Konstitusi, yang sudah sangat jelas mengatur masa jabatan Presiden maksimal dua periode, dan Pemilu setiap lima tahun. 

Baca Juga: Foto Jokowi - Anies Mesra Viral, Rocky Gerung: 7 dari 10 Buzzer Langsung Bunuh Diri Karena Menganggap Pak Jokowi Kurang Ajar

"Badan Pengkajian MPR beserta seluruh Fraksi dan kelompok DPD di MPR juga telah sepakat tidak mengamandemen UUD terkait PPHN. Langkah itu untuk mencegah agar tidak ditunggangi oleh agenda selundupan amandemen untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover