AII Sebut Indonesia Sedang Resesi Demokrasi, Ini Indikatornya!

AII Sebut Indonesia Sedang Resesi Demokrasi, Ini Indikatornya! Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid mengungkapkan bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemerosotan besar-besaran. Hal ini menurut Usman dilihat dari tiga indikator.

Tiga indikator tersebut adalah kebebasan ruang publik, adanya oposisi, lalu soal keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Dari tiga indikator, hanya satu yang masih bisa dipertahankan yakni keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum.

"Demokrasi kita resesi, pertama karena ruang publik untuk kritis sudah berkurang. Bahkan dalam gerakan reformasi dikorupsi sampai 3 ribu orang, belum ada sejarahnya negara menangkap ribuan peserta demonstrasi sampai sebegitu besar," katanya dalam forum diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Jakarta Selatan pada Rabu (27/04/2022).

Baca Juga: Waduh! Komentari OTT Ade Yasin, Novel Bamukmin: PDIP adalah Partai Terkorup di Indonesia dan Itu Perlu Dibubarkan!

"Bahkan saat saya bebasin Ananda Badudu, Dhandy Lakosono ketika itu, saya ditarik-tarik oleh anak STM yang minta tolong agar dibebaskan. Mereka di sana disetrum," sambungnya. 

Wujud dari kemunduran demokrasi kedua adalah adanya penggembosan oposisi. Sejak sebelum pemilu 2019 menurut Usman banyak akademisi yang menuliskan tentang minimnya oposisi di pemerintahan Jokowi.

"Adanya oposisi yang relatif kecil ini bahkan dibayang bayangi dengan undang-undang ITE, penyalahgunaan penegakan hukum bahkan KPK juga dilemahkan. Sekarang pasca Pilpres hanya sedikit yang tegas berada di luar kekuasaan. Ini menunjukkan ruang gerak oposisi benar-benar diberhangus," tuturnya.

Baca Juga: Indonesia Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar, Jokowi: Sudah Empat Bulan Minyak Goreng Langka

kemudian, yang masih bisa dipertahankan adalah partisipasi publik dalam pemilihan umum. Karena Indonesia negara demokrasi, rasanya hal itu akan sulit dihilangkan sama sekali karena masyarakat pasti dilibatkan dalam memilih calon pemimpin.

Namun, menurut Usman yang menjadi persoalan adalah siapa yang memberikan opsi kepada masyarakat tentang calon pemimpin. Di sisi lain juga menunjukkan politik uang lebih dominan dalam penentuan kekuasaan.

"Yang paling kita pertahankan saat ini adalah sistem pemilihan, meskipun politik uang jauh lebih dominan karena kita tidak bisa asal mencoblos orang, maka harus yang ditentukan oleh partai. Nah orang yang membiayai partai ini siapa? Jadi pilihan rakyat itu terbatas," pungkasnya.

Baca Juga: Pengungsi Cianjur Copot Label Gereja, Pak Polisi: Tidak Intoleransi, Cuman Stikernya yang Dibuka, Tendanya Tetap Dipakai!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover