Lebih lanjut, ia mengatakan jika Indonesia menganut sistem parlementer, maka Presiden Jokowi hanya sebagai simbol negara dan pihak yang menjalankan pemerintahan adalah sang Perdana Menteri yakni Luhut Pandjaitan.
“(Presiden) simbol bahwa ada kepala negara, tapi kepala pemerintahan (Perdana Menteri) yang in charge tuh, dan memang faktanya Pak Luhut yang in charge sebagai Kepala Pemerintahan kan,” cetusnya lagi.
Diketahui, Luhut hingga saat ini menangani 12 atau 20 institusi lembaga pemerintahan Indonesia.
Menurut Gerung, hal tersebut bisa bertambah.“Fasilitas institusi yang dia pegang kan berapa, 12 atau 20, eh 10. Dan bisa jadi aja hari ini bertambah menjadi 12 karena bisa jadi Menkonya digabung jadi Pak Luhut,” bebernya.
