Benarkah Aksi BEM SI Wakili Rakyat?

Benarkah Aksi BEM SI Wakili Rakyat? Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Seperti diketahui, hari ini (27/9/2021) Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama dengan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) melakukan demonstrasi di depan Gedung KPK. Hal ini sesuai isi surat terbuka BEM SI yang sebelumnya telah ditulis untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ancaman turun ke jalan apabila tuntutan mereka tak digubris.

Adapun surat tersebut menuntut Presiden Jokowi agar segera bertindak terkait pemberhentian Penyidik Senior KPK Novel Baswedan beserta 56 pegawai non-aktif lainnya karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka menganggap hal tersebut merupakan bentuk pelemahan KPK secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

"Jika bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk bapak realisasikan," tegas surat tersebut kepada Jokowi, Kamis (29/9/2021).

Baca Juga: Ultimatum Tak Digubris Jokowi, BEM SI Kepung KPK

Sejak surat tersebut ditulis, banyak pihak yang tak sepaham dengan aksi yang dilakukan oleh BEM SI dan GASAK tersebut. Mereka menganggap bahwa demonstrasi itu tak relevan. Sejumlah politisi turut bersuara terkait hal ini, salah satunya dari eks-Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean yang merupakan koalisi Jokowi. Menurutnya, ultimatum yang dilakukan BEM SI merupakan hal konyol karena memaksa presiden untuk melanggar hukum.

"Masa presiden diultimatum untuk melanggar hukum? itu BEM konyol..!!," tegasnya seperti dikutip dari JPNN.com, Senin (27/9/2021).

Ia menilai bahwa tekanan-tekanan seperti ini memang seharusnya diabaikan saja oleh presiden. Karena menurutnya, apabila dituruti maka ke depannya akan banyak hal-hal yang melanggar hukum seperti ini dilakukan oleh presiden akibat tekanan.

"Karena bila hal-hal seperti ini diikuti presiden, akan banyak ke depan hal-hal yang melanggar hukum dilakukan oleh presiden atas tekana-tekanan seperti ini," jelasnya.

Selain itu, Ferdinand juga menyebut ultimatum tersebut membuat lembaga mahasiswa seluruh Indonesia terkesan sombong dan hanya berdasar pada nafsu besar tanpa tenaga.

"Ultimatum itu berlebihan dan kesannya sombong, angkuh merasa BEM SI itu bisa membelah bumi atau menggeser langit. Ada nilai kesombongan yang tidak tau diri. Bagai angin, dia bukan badai yang bisa menghempaskan tetapi hanya angin sepoi-sepoi yang semilir. Terasa di kulit tetapi tak berdampak apa-apa" ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada presiden agar tak perlu menanggapi ultimatum tersebut karena tak akan berdampak apa-apa. Ia menilai bahwa sebenarnya mayoritas mahasisa Indonesia justru bersimpati kepada Jokowi dan bertentangan dengan BEM SI.

"Hanya ocehan dari kelompok kecil yang merasa besar. Itu prediksi saya, pengurus BEM SI itu cuma segelintir, tetapi sok-sokan bicara atas nama mahasiswa Indonesia, padahal kalau disurvei saya yakin mayoritas mahasiswa mendukung Jokowi," pungkasnya.

Hal senada juga diujarkan oleh Politisi PDIP Kapitra Ampera. Ia menyebut bahwa ultimatum tersebut bersifat provokatif dan harus diabaikan.

"Itu provokatif yang harus diabaikan, bagaimana bisa presiden bisa campur kepada keputusan pengadilan tertinggi," katanya dikutip dari JPNN.com, Senin (27/9/2021).

Ia juga meminta agar BEM SI bersama GASAK agar tunduk pada keputusan hukum dan tidak mengancam Presiden Jokowi.

"Kalau yang dianggap selama ini bahwa ada norma yang terlanggar dalam tes TWK dan sebagainya itu, ya sudah ternyata, kan, tidak ada pelanggaran norma hukum baik oleh putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, itu sudah final dan mengikat ya harus dihargai, semua orang harus tunduk pada putusan hukum, jadi gak perlu mengancam presiden," sambungnya.

Selain itu, Guru Besar Statistika IPB Khairil Anwar juga turut merespons ultimatum tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi tak bisa begitu saja digertak mahasiswa. Ia menilai bahwa Jokowi memiliki nyali yang tinggi sehingga hal itu tidak mungkin terjadi.

"Apa iya presiden @jokowi bisa digertak mahasiswa? Menurut saya tidak mungkin. Jokowi itu memang orang sipil, tapi nyalinya lebih joosss ketimbang militer," ujarnya pada akun Twitter pribadinya, dikutip Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Apa Pemberhentian Novel Baswedan dan 56 Pegawai KPK Lainnya Begitu Keliru hingga Mahasiswa Ancam Presiden?

Kalangan mahasiswa juga tak ketinggalan memberikan respons mereka masing-masing terkait ultimatum yang dilakukan oleh BEM SI dan GASAK tersebut. Salah satunya keluar dari suara BEM Nusantara.

Berbeda dengan BEM SI, BEM Nusantara justru meminta agar seluruh pihak menghentikan polemik pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara Dimas Prayoga mengimbau agar pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam TWK untuk menghormati semua proses huku yang telah berjalan, dalam hal ini proses di MK dan MA soal TWK sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami berharap dan percaya MK dan MA telah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya juga meminta KPK untuk mempercepat pelaksanaan putusan MK. Setiap keputusan yang diambil oleh panitia penyelenggara TWK adalah pilihan yang terbaik. Tolong dihormati dan jangan memprovokasi masyarakat" imbaunya pada Sabtu (25/9/2021).

Adapun terkait rencana demo BEM SI dan GASAK, Dimas menilainya sebagai langkah kontra produktif. Ia mengaku lebih fokus terhadap pemulihan dari Covid-19 dan krisis ekonomi di Tanah Air.

"Kita dari BEM Nusantara fokus terhadap herd immunity secara serentak. Kami fokus pada pemilihan ekonomi di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Dimas juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak percaya kepada sekelompok orang yang membentuk opini pelemahan KPK. Hal ini dinilainya sangat berbahaya karena bisa menghambat pemberantasan korupsi.

"Jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi. Jangan pernah meragukan KPK hanya karena orang-orang tertentu tak lagi di sana," imbuh Dimas.

Lain lagi dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan Safarianshah Zulkarnaen dalam menanggapi ultimatum BEM SI tersebut. Safa menilai bahwa ultimatum tersebut sudah usang dan BEM SI disebutnya sebagai pahlawan kesiangan.

"Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman saja tak ada pengaruh signifikan untuk Jokowi, apalagi BEM SI tiba-tiba muncul menjadi pahlawan kesiangan," katanya seperti dilansir JPNN.com, Senin (27/9/2021).

Ia mengaku meragukan kedua belah pihak, yakni Jokowi yang menurutnya pasif dalam pemberantasan korupsi, juga BEM SI yang dsebutnya sebagai pahlawan kesiangan.

"Keduanya, sama-sama saya ragukan kejujuran atas dirinya dan perjuangannya," sebut Safa.

Ia juga mengatakan demonstrasi saat ini tak lagi relevan karena justru hanya dapat memperburuk situasi covid di Jakarta.

"Jangan sampai tindakan gegabah BEM SI hanya akan memperburuk situasi covid di Jakarta," ujarnya.

Ia juga bahkan menyindir BEM SI agar tidak perlu melakukan demonstrasi hanya karena ingin terlihat aktif. Ia malah menyebut tak sabar menunggu adanya agenda makan siang BEM SI dengan KSP atau presiden.

"Saya tak sabar menunggu adanya agenda makan siang BEM SI dengan KSP atau presiden nantinya," sindir Safa menutup.

Baca Juga: Dicuekin Jokowi, Eh Mahasiswa Beraksi, Hari Ini KPK Bakal Dikepung: Indonesia Sedang Tidak Baik!

Meski banyak kritikan atas ultimatum yang dilancarkan BEM SI dan GASAK tersebut, banyak pula yang membela inisiatif mereka. Salah satunya keluar dari Anggota Komisis XI DPR RI Refrizal. 

Dalam cuitannya ia menegaskan bahwa dirinya mendukung ultimatum BEM SI.

"Saya dukung ultimatum BEM SI. Teruslah memperjuangkan siapapun anak bangsa yg dizalimi oleh PENGUASA khususnya yg dizalimi oleh Ketua KPK..!!!," tulisnya seperti dikutip pada Senin (27/9/2021).

Selain itu, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar sempat membela BEM SI yang disebut oleh politisi Faldo Maldini didasari oleh kepentingan pihak lain.

"Asal ada demoi pemerintah kepentingan siapa? Emang lu dulu waktu Presma UI demo pemerintah kepentingan siapa," tanya Gus Umar dalam cuitannya, dikutip Senin (27/9/2021).

Adapun ahli hukum tata negara Refly Harun juga sempat berkomentar terkait demo tersebut. Ia menyebut bahwa demo tersebut sesungguhnya sah-sah saja karena dijamin undang-undang dan merupakan bagian dari konstitusi.

"Penyampaian aspirasi itu tidak hanya dijamin oleh undang-undang, akan tetapi dijamin juga konstitusi," ujarnya dilansir dari GenPI.co, Senin (27/9/2021).

Ia juga menilai orang-orang yang berniat menghalangi BEM SI dan GASAK untuk menyampaikan aspirasi mereka merupakan sekelompok orang-orang jahat.

"Jahat betul kalau ada yang mau menghalangi bagaimana tegaknya negara ini secara lebih beradab dan lebih bersih," pungkasnya.

Baca Juga: BEM SI Geruduk KPK, Polisi Colok Hidung Pengunjuk Rasa

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini