Resmi: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diteken Jokowi dan Sudah Berlaku

Resmi: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diteken Jokowi dan Sudah Berlaku Kredit Foto: Viva

Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya (UU TPKS) yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi diteken oleh Jokowi. UU TPKS kini sudah resmi diundangkan seusai ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 Mei 2022.

Di tanggal yang sama tepatnya di tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. UU ini masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Sebelumnya pula, DPR telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Pengesahan UU TPKS ini dilakukan saat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang mana dipimpin oleh Puan Maharani.

UU TPKS dibuat karena setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Semua pihak, menyambut gembira kabar ini termasuk komnas perempuan, pihak komnas perempuan juga meminta agar semua pihak mengawal jalannya regulasi undang-undang ini dan pelaksanaannya juga diawasi.

Maka dengan ini, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara yang kami lansir dari tempo.

Baca Juga: Fraksi PKS Tolak Pengesahan RUU TPKS, Kenapa?

Melansir dari liputan6, UU TPKS ini memiliki 93 Pasal, dan 12 Bab. Menjangkau materi mengenai:

1) Ketentuan Umum;

2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

3) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;

5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;

6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;

Baca Juga: UU TPKS Sudah Diterima Setneg, KSP Sebut Sebelum Sampai Ke Jokowi Prosesnya akan Ditandatangani Menkumham dan Menteri PPPA Dulu

7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;

8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;

9) Pendanaan;

10) Kerja sama internasional;

11) Ketentuan Peralihan; dan

12) Ketentuan Penutup.

Kemudian selain itu, ada pula 9 point penting mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi highlight yakni:

1)pelecehan seksual nonfisik

2)pelecehan seksual fisik

3)pemaksaan kontrasepsi

4)pemaksaan sterilisasi

5)pemaksaan perkawinan

6)penyiksaan seksual

7)eksploitasi seksual

8)perbudakan seksual

9)kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Populis Discover

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini