Lima Pj Kepala Daerah Dilantik, KSP: Bukan Sekadar Tuntaskan Masa Jabatan, Tapi Urus Kepentingan Rakyat

Lima Pj Kepala Daerah Dilantik, KSP: Bukan Sekadar Tuntaskan Masa Jabatan, Tapi Urus Kepentingan Rakyat Kredit Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Lima penjabat (Pj) kepala daerah yang baru saja dilantik hari ini dinilai memiliki beban bukan sekadar untuk menuntaskan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah berikutnya. Akan tetapi, juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta meneruskan kepentingan masyarakat di tempatnya bertugas.

"Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Sebanyak lima penjabat (Pj) kepala daerah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yakni untuk Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang masa jabatan gubernur kelima provinsi tersebut berakhir pada Mei 2022.

Baca Juga: Mendagri Lantik Lima Pj Kepala Daerah Hari Ini, Tapi Belum Ada Aturan Teknisnya: Bakal Muncul Kerumitan Hukum

Lima pejabat tinggi madya masing-masing provinsi dilantik sebagai Pj kepala daerah yakni Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Juri mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, para Pj kepala daerah harus mampu memegang kendali kepemimpinan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah seperti masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Juri juga menekankan pentingnya Pj kepala daerah harus mampu memastikan dan mengelola dinamika masyarakat di daerah, untuk terus menerus memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat.

"Ini penting, karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, seperti isu intoleransi dan radikalisme," tegasnya.

Baca Juga: Mendagri Akan Lantik Lima Pj Gubernur Besok, Ini Daftar Nama yang Dilantik

Lebih lanjut, kata dia, termasuk di dalam isu kebangsaan ke depan adalah bagaimana kepala daerah aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Bukan hanya sukses penyelenggaraan, tuturnya, tetapi jangan sampai Pemilu dan Pilkada jadi arena untuk memecah belah bangsa dengan memanfaatkan isu SARA, seperti beberapa kasus sebelumnya.

"Selamat dan semoga amanah yang diberikan Presiden bisa dijalankan dengan baik," ucapnya.

Sedikitnya 101 kepala daerah habis masa jabatannya pada 2022, 49 di antaranya berakhir pada Mei 2022 termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubenur Gorontalo Rusli Habibie, Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubenur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover