Ada Apa dengan 7 Fraksi yang Menolak Rapat Paripurna Interpelasi Formula E?

Ada Apa dengan 7 Fraksi yang Menolak Rapat Paripurna Interpelasi Formula E? Kredit Foto: Yohanes A Kopong Corebima

Persoalan penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta seharusnya kini telah memasuki tahap lanjut. Hal ini dikarenakan rencana agenda rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait interpelasi Formula E kemungkinan akan terkendala dalam pelaksanaannya.

Penyebabnya adalah tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta secara tiba-tiba serempak menolak agenda rapat yang awalnya direncanakan digelar pada Selasa (28/9/2021) besok. Seperti diketahui sebelumnya, agenda rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah pada 26 Agustus lalu, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan usulan interpelasi ke pimpinan dewan dan disetujui oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Besok paripurna jam 10.00 WIB," kata pria yang akrab disapa Pras tersebut pada Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Halo Mas Anies Jangan Dag-Dig-Dug ya, Ketua DPRD Setuju Interpelasi Formula E Tuh, Besok Diparipurnakan

Agenda rapat tersebut diperkirakan sulit terlaksana karena secara aturan, rapat paripurna tersebut mensyaratkan anggota yang hadir harus memenuhi kuorum 50 persen + 1, atau sebanyak 54 dari total 106 anggota DPRD. Sedangkan, sejauh ini baru fraksi PSI dan PDIP yang setuju untuk menghadiri rapat dengan 33 anggota yang dikonfirmasi akan hadir, sementara ada tujuh fraksi yang menolak dengan berbagai dalih.

Ketujuh fraksi yang menolak tersebut antara lain dari fraksi Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Adapun sebelumnya dikabarkan bahwa ketujuh fraksi tersebut sempat diundang makan malam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Agustus lalu. Undangan makan malam itu digelar tepat setelah PDIP dan PSI menyerahkan usulan interpelasi ke Ketua DPRD DKI. Makan malam tersebut dilaksanakan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Jika ditilik dari foto-foto yang beredar, terlihat Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto, dan Sekretaris PKB-PPP Yusuf. 

Selain itu, hadir pula Fraksi PAN Zita Anjani, Penasihat Fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri, Penasihat Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik, dan tentu saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakilnya Ahmad Riza Patria.

Baca Juga: Paripurna Interpelasi Formula E Digelar, 7 Fraksi yang Dijamu Makan Malam Sama Mas Anies Kompak Menolak

Pada acara makam malam tersebut, disebutkan bahwa Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara pada 2022. Formula E disebut untuk memantik perekonomian Jakarta yang tengah terpuruk. Menurut Taufik, perkataan Anies tersebut yang mendorong ketujuh fraksi menolak usulan interpelasi yang digagas PDIP dan PSI.

Terkait undangan makan malam yang dilanjutkan dengan penolakan serempak tujuh fraksi tersebut, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono justru menilai Anies dan fraksi lainnya terlihat risau.

"Pertanyaannya, kenapa baru sekarang. Sudah empat tahun, tapi baru sekali dilakukan. Itu pertama. Kedua, kenapa bersamaan dengan ketika saya dan PSI mengajukan interpelasi," ungkapnya heran saat itu.

Padahal menurut Jakarta Research Center (JRC), berdasarkan survei mereka, warga DKI Jakarta setuju terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI terhadap program Formula E yang diusung Anies tersebut.

"70,8 persen responden setuju interpelasi, sementara yang menolak hanya 24,6 persen dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 2,8 persen," terang Direktur Komunikasi JRC Alfiran P pada Sabtu (18/9/2021). Hasil survei dari Nusantara Strategic Network (NSN) juga menyebutkan sebanyak 71,5 persen setuju interpelasi, 25 persen menolak dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 3,5 persen.

Direktur Program NSN Riandi pada saat rilis survei di Jakarta pada Kamis (9/9/2021) lalu bahkan menyarankan agar Anies menggunakan interpelasi untuk menjelaskan manfaat Formula kepada publik daripada menghindar dan berusaha menggagalkan.

Untuk diketahui, Interpelasi sendiri sudah diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021, tepatnya di BAB VIII tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD DKI.  Pada Pasal 120 menjelaskan hak interpelasi adalah hak DPRD meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meskipun Pras telah menyatakan besok rapat paripurna akan digelar pada rapat Badan Musyawarah saat (Bamus), tujuh fraksi tersebut tetap pada pendiriannya. Bahkan, Taufik berencana untuk melaporkan Pras ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta lantaran lantaran dinilainya Pras telah menyalahi tata tertib DPRD DKI.

"Besok sudah lapor (ke BK Ketua DPRD)," tegas Pras, Senin (27/9/2021).

Taufik menyebut Pras telah menyelipkan agenda rapat interpelasi dalam rapat Bamus yang kala itu tengah membahas sejumlah agenda lain. Dalam rapat Bamus tersebut tak ada agenda rapat interpelasi Formula E, sementara Pras secara tiba-tiba menyetujui rapat interpelasi setelah fraksi PDIP mengusulkan hal itu.

Berdasarkan aturan DPRD Nomor 1 tentang Tata Tertib (Tatib), pada Pasal 80 ayat 3 Tatib DPRD DKI Jakarta tertera jelas bahwa surat atau undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI. Atas dasar itu Taufik menuding agenda rapat paripurna interpelasi tersebut ilegal.

Baca Juga: Astaga Naga! 7 Fraksi Pembela Mas Anies Seret Ketua DPRD ke BK Gegera Agendakan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini