Unjuk Rasa Tuntut Pemakzulan Jokowi, PDIP: Jika Tidak Menggunakan Cara Konstitusi, Lantas Mewakili Siapa?

Unjuk Rasa Tuntut Pemakzulan Jokowi, PDIP: Jika Tidak Menggunakan Cara Konstitusi, Lantas Mewakili Siapa? Kredit Foto: ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/tom.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan sejumlah elemen masyarakat yang akan unjuk rasa tidak mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rahmad Handoyo menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden sudah diatur dalam ranah konstitusi, yaitu apabila Presiden/Wakil Presiden yang melanggar konstitusi itu ada tata cara secara konstitusi.

"Jika tidak menggunakan cara konstitusi, lantas mewakili siapa? Untuk itu, saya berharap untuk berpikir sejuk, berpikir dingin, dan berpikir bijak," kata Rahmad di Jakarta, Kamis (12/5).

Baca Juga: Heboh! Soal Jokowi Tak Disambut oleh Pejabat AS, Pengamat: Mungkin, Masyarakat Belum Begitu Tahu Soal...

Dia mengingatkan bahwa konstitusi telah mengatur bagaimana pemberhentian Presiden/Wakil Presiden melalui tata cara dan berbagai prasyarat yang sudah diatur, melalui parlemen termasuk sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, semua warga negara harus taat dan tunduk terhadap konstitusi.

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

Selanjutnya
Halaman

Populis Discover

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini