Balada Kisruh Internal Partai Demokrat yang Berlarut-larut

Balada Kisruh Internal Partai Demokrat yang Berlarut-larut Kredit Foto: M Risyal Hidayat

Hingga saat ini, polemik internal yang dialami Partai Demokrat masih terus berlarut-larut, justru semakin panas. Yang terbaru adalah soal cuitan dari Ketua Majelis Tertinggi Partai Demokrat, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Twitter pada Senin (27/9/2021).

Pada cuitan tersebut, SBY menyinggung perihal masalah hukum yang tengah menimpa Partai yang dipimpin oleh putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). SBY menyebutkan bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," tulisnya seperti dikutip pada Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Untuk Keadilan!

Adapun persoalan yang dimaksud SBY tersebut secara kronologis dapat ditinjau lebih jauh ke awal mula perselisihan di tubuh Partai Demokrat tersebut terjadi, yakni pada 1 Februari 2021.

Berawal dari saling klaim tonggak kepemimpinan atas partai antara kubu AHY dengan kubu Moeldoko. Saat itu, AHY sempat menduga adanya niat kudeta kepemimpinan Partai oleh seseorang yang merupakan bagian dari pemerintahan, yang tak lain adalah Moeldoko. 

Moeldoko, bersama dengan empat orang mantan kader Demokrat yang sebelumnya dipecat, yang di antaranya ada Muhammad Nazaruddin, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun pada 5 Maret 2021 mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Dalam KLB tersebut, dipilihlah Moeldoko menjadi Ketua Partai Demokrat versi KLB.

Dikatakan versi KLB dikarenakan AHY saat itu menilai KLB tersebut bersifat inkonstitusional. AHY juga melaporkan persoalan ini dengan surat laporan perihal pelanggaran AD/ART KLB ke Kemenkumham pada 8 Maret 2021. Dalam hal ini, Moeldoko disebut 'begal partai' oleh pihak AHY.

Baca Juga: Bicara Soal Adab, Moeldoko Kena Senggol Rachland Nashidik: Nasehat Tata Krama dari Begal Partai!

Adapun kubu Moeldoko sehari kemudian membalas dengan menyerahkan hasil KLB Deli Serdang yang telah ia gelar kepada Menkumham Yasonna Laoly pada 9 Maret untuk didaftarkan, tepat sehari setelah AHY melapor. Sayangnya, hasil KLB kubu Moeldoko tersebut gagal didaftarkan ke Kemenkumhan karena terganjal oleh Peraturan Kemenkumham (Perkemenkumham).  

Meskipun gagal, nyatanya pihak KLB Moeldoko tak menyerah untuk mencapai tujuannya mengambil alih kepemimpinan Partai yang mengusung mereka tersebut. Mereka melakukan segala cara, salah satunya mengupayakan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang menolak pengesahan hasil KLB mereka. Selain itu, terdapat pula gugatan kedua yang dilancarkan terkait pembatalan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat tahun 2020 di bawah kepemimpinan AHY.

Baca Juga: Demokrat Dibuat Panas Hati Karena Pembegalan Lagi, Bener-bener Deh Moeldoko...

Untuk melakukan gugatan tersebut, kubu Moeldoko membawa Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi kuasa hukum dalam pengajuan uji materi terharap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Sementara itu Yusril sendiri dapat dikatakan sebagai 'orang luar' Demokrat. Hal ini membuatnya panen kritik, terutama dari pihak Demokrat. Hal ini pula yang menuntun SBY untuk menulis cuitannya tersebut.

Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Gandeng Yusril Gugat AD/ART PD Kubu AHY

Hingga kini, polemik tersebut masih belum menemukan titik temu. Baik pihak AHY maupun pihak Moeldoko masih saling serang dan saling kritik satu sama lain.

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini