Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai 23 Mei 2022. Organisasi petani kelapa sawit Indonesia menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih ke Jokowi atas pencabutan larangan ini.
Apresiasi itu datang dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada 23 Mei 2022," demikian siaran pers bersama organisasi petani sawit Indonesia, Jumat (20/5).
Baca Juga: Siap-siap! Jokowi Diprediksi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Akan Terdepak?
Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, turut menormalkan tata niaga sawit tandan buah segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, akibat larangan ekspor, penjualan TBS sempat mengalami masalah, baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp 2 ribu per kilogram maupun pembatasan pembelian TBS yang dilakukan beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung sikap Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya, ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.
Baca Juga: Viral Jokowi Temui Elon Musk, Netizen Malaysia Iri Minta Tukar Presiden: Jokowi for Malaysia
Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI Narno berharap, setelah pencabutan larangan ekspor CPO, tata kelola sawit diperhatikan Pemerintah dengan adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola BPDPKS.
Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.
