Pemerintah Kembali Buka Ekspor CPO, Airlangga Sebut Beli Minyak Goreng Curah Kudu Pakai KTP

Populis, Jakarta -

Pemerintah kembali membuka ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk olahan lainnya pada Senin (23/5/2022). Hal itu dilakukan usai pasokan minyak goreng di dalam negeri sudah terpenuhi dan tren penurunan harga rata-rata secara nasional.

Menindaklanjuti kepu­tusan tersebut, Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan memberlaku­kan kembali Domestic Market Obligation (DMO) dan Do­mestic Price Obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga: Catat! Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Akan di Angka Rp14 Ribu Dalam 1-2 Minggu ke Depan

“Ini upaya untuk tetap men­jamin ketersediaan bahan baku minyak goreng,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, kebijakan tersebut akan menjaga jumlah DMO sebesar 10 juta ton minyak goreng. Yakni 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton sebagai stok atau cadangan.

“Kemendag akan menetapkan besaran jumlah DMO yang perlu atau harus dipenuhi produsen. Termasuk mekanisme untuk memproduksi dan mendistri­busikan minyak goreng kepada masyarakat secara merata dan tepat sasaran,” jelas Airlangga.

Sebab itu, eks anggota DPR ini menegaskan, produsen minyak goreng yang tidak memenuhi kewajiban DMO, akan diberikan sanksi.

Airlangga juga memastikan, pelaksanaan ekspor CPO oleh produsen akan diawasi ketat dan terintegrasi bersama Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, Kementerian/ Lembaga, Pemda dan Kejaksaan Agung.

“Pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan, baik distribusi maupun ekspor oleh pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan,” tegas mantan Men­teri Perindustrian itu.

Baca Juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Sawit Puji Jokowi

Dia mengklaim, kebijakan larangan ekspor CPO yang di­lakukan sebelumnya telah berha­sil meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng curah, yang pada April 2022 tercatat 211.638,65 ton per bulan, atau 108,74 persen dari jumlah kebutuhan.

Artinya, jumlah tersebut sudah melebihi kebutuhan bulanan nasional. Karena, kebutuhan minyak goreng curah dalam negeri ton per bulan. Sebanyak 194,634 ton.

Sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pada Maret 2022, pasokan minyak goreng curah dalam negeri hanya 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebu­tuhan per bulan.

Terkait harga minyak goreng curah di pasaran, menurut Air­langga, saat ini sudah terjadi penurunan.

Berdasarkan pantauannya, har­ga minyak goreng curah sebelum larangan ekspor mencapai Rp 19.800 per liter. Sesudah pelarangan ekspor, turun di kisaran Rp 17.200-Rp 17.600 per liter.

Airlangga menegaskan, Pemerintah tidak mau lagi kecolongan harga minyak goreng curah kembali melonjak. Karena itu, Pemerintah akan menetap­kan sistem pembelian minyak goreng curah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menjamin pasokannya.